Ridwan Legowo, Bando Siap Independen

BENGKULU, BE - Adanya informasi terkait kebijakan PDIP yang menolak Ridwan Mukti sebagai calon gubernur direspon oleh Ketua Tim Pemenangan Ridwan Mukti, Miftahul Jazim. Ia mengaku akan menghormati keputusan PDIP bila memang tidak memberikan dukungannya kepada Ridwan Mukti, karena pihaknya juga tidak memaksakan PDIP untuk mengusung Ridwan Mukti pada Pilkada Gubernur Bengkulu 9 Desember mendatang. \"Secara resmi kami belum mendapatkan keputusan PDIP mengenai pengusungan calon gubernur ini, tapi kalau memang keputusannya sudah bulat untuk tidak mengusung Ridwan Mukti, bagi kami tidak ada masalah. Karena pada prinsipnya kami siap menggunakan perahu PDIP bila disetujui, kalau tidak, ya tidak masalah,\" ungkap Miftahul kepada BE, kemarin. Disinggung mengenai alasan PDIP menolak Ridwan Mukti karena populartitas dan elektabitasnya dibawah incumbent Junaidi Hamsyah, Miftahul mengaku dapat menerima alasan tersebut karena Ridwan Mukti memang selama ini tidak tinggal di Bengkulu dan bukan pula mejabat di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Mengingat Ridwan Mukti menjabat sebagai bupati Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. \"Alasannya elektabilitas RM dibawah Junaidi, kami dapat memahaminya. Tapi persoalan pemilihan tidak dilakukan hari ini melainkan masih ada waktu 8 bulan lagi dan masih ada waktu untuk mengalahkan elektabilitas yang dimiliki oleh calon lain,\" terangnya. Menurut Miftahul, RM sendiri tidak khawatir dengan penolakan itu, meksipun saat ini PDIP memiliki kursi terbanyak di DPRD Provinsi Bengkulu karena masih ada partai lain yang akan mengusungnya. \"Yang sudah final mendukung RM adalah PKB dan Hanura, dan kita optimis masih ada partai lain yang siap memberikan dukungan karena sejauh ini belum ada partai lain yang sudah menyatakan dukungannya. Kita akan mencari partai yang bersedia saja, kalau tidak bersedia kita akan cari dukungan dari partai lain,\" tambahnya.

Bando Maju Jalur Independen Dibagian lain, salah seorang kandidat calon gubernur Bengkulu yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kepahiang, Bando Amin C Kader mengaku optimis akan mendapatkan partai meskipun sejauh ini belum ada tanda-tanda dukungan dari partai yang ada di Bengkulu. Jika mendapatkan partai pengusung, Bando mengaku tetap akan mencalonkan diri dengan menggunakan jalur independen. Baik sejauh ini ia sudah menyiapkan dukungan berupa fotocopy KTP. \"Dari jalur manapun kita selalu siap, termasuk jalur independen. Kita tidak ada masalah dengan mengumpulkan dukungan fotocopy KTP, bahkan sekarang semuanya sudah siap,\" tegasnya. Syarat untuk calon jalur independen atau perorang harus mengumpulkan fotocopy KTP minimal 190 ribu lembar yang tersebar minimal di 5 kabupaten/kota, Bando mengaku ia akan menyerahkan dukungan jauh diatas jumlah tersebut. \"Kita tidak mungkin pas-pasan, pasti lebih dari itu,\" jawabnya. Ditanya mengenai calon wakil, Bando mengisyaratkan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jambi, Djajusman sebagai calon wakilnya kemungkinan besar batal. Sebab, Djajusman sendiri masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sehingga harus mengajukan berhenti dari PNS atau pensiun dini jika ingin menjadi calon wakil gubernur. Sedangkan proses untuk pengajuan pensiun diri masih cukup lama, sehingga Bando memutuskan untuk mencari orang lain yang untuk calon wakilnya. \"Awalnya memang sudah ada kesepakatan, tapi karena dia masih menjabat dan pensiunnya masih lama, kemungkinan kita urungkan dulu dan mencari kandidat lain. Tapi sejauh ini belum ada, kita masih mencari sosok yang tepat,\" jelasnya.

Baliho Junadi Dirusak Walaupun tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bengkulu belum dimulai, namun aksi perusakan atribut sosilisasi berupa baliho mulai marak terjadi yang diduga dilakukan para pendukung bakal calon gubernur lainnya. Baliho yang dirusak itu adalah milik Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah di sepanjang Desa Curup Kabupaten Bengkulu Utara. Baliho itu dirusak pada malam hari, karena beberapa warga disekitar tempat terpasangnya baliho tersebut mengaku sorenya masih bagus, sedangkan paginya sudah rusak. Menanggapi hal itu, Junaidi menilai bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa terjadi dalam politik yang bisa dikatakan sebagai bentuk ketakutan pendukung calon lain atas pencalonan dirinya. \"Saya sampaikan dengan tim, keluarga dan relawan serta simpatisan untuk tidak terlalu menanggapinya dengan berlebihan. Pasti ada hikmah dibalik dirusaknya baliho itu,\" katanya. Menurutnya, masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihannya dan dipastikan masyarakat juga sudah memahami tanda-tanda tersebut sehingga tim dan relawan tidak perlu memperlihatnya amarahnya. Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Bengkulu, Mirza Yasben MSoc Sc mengungkapkan, adanya aksi perusakan baliho itu menandakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Bengkulu ini tentang berpolitik dan berdemokrasi. Kebanyakan masyarakat merasa iri atau khawatir jagoannya kalah, sehingga melakukan segala cara agar lawan jagoannya tidak bisa menampakkan diri. \"Itu sebagai bentuk mental masyarakat kita belum bisa menerima demokrasi ini secara utuh. Mereka tidak sudi melihat calon lain berjaya dengan memiliki sejumlah baliho, sedangkan calon yang didukungnya belum beraksi. Untuk saat ini mereka baru sebatas merusak baliho orang lain, saat mendekati hari H nanti mereka akan melakukan money politik dan black campaign untuki memenangkan calon yang didukungnya,\" terang Mirza. Menurutnya, masih buruknya mentalitas masyarakat tersebut tidak bisa dibiarkan, karena akana selalu ada korban berikutnya jika tidak diberikan sanksi tegas. Untuk itu ia minta kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. \"Penegak hukum harus tegas, perusakan itu jelas pidana, maka jangan dibiarkan. Selama ini seolah kepolisian menutup mata dengan kasus Pemilu, buktinya banyak kasus yang tidak ada penyelesaiannya. Kedepan tidak bisa lagi seperti itu, jika menginginkan ketentraman dan kenyamanan di negeri ini,\" imbuhnya.(400)

Sumber: