Terminal Agribisnis Terbengkalai

Terminal Agribisnis Terbengkalai

BENGKULU, BE - Pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah daerah, belum maksimal dilakukan. Baik itu, Pemerintah Provinsi maupun Kota Bengkulu. Contohnya, gedung terminal Agribisnis yang terletak di Jalan Regional Air Sebakul Keluraha Sukarami. Pasalnya, gedung yang bernilai miliaran rupiah itu, dalam kondisi tidak terawat, tak dimanfaatkan dan dipergunakan semestinya. Kondisinya, gedung dipenuhi dengan semak belukar. Sehingga, akan mempercepat rusak aset pemerintah tersebut. \"Gedung terminal agribisnis ini sudah bertahun - tahun tidak difungsikan, sehingga terbengkalai,\" ujar Rudi Hatono, warga sekitar gedung itu, pada BE, kemarin. Menurut Rudi, dari pada terbengkalai sebaiknya digunakan untuk berbagai macam keperluan bagi pemerintah itu. Ataupun,terminal agribisnis itu kembali diaktifkan. Sebab, dengan adanya terminal bisnis ini dapat menghidupkan perekonomian masyarakat khususnya yang bergerak dibidang bisnis. Hanya saja, pihaknya tidak mengetahui apa kendala pemerintah tidak mengaktifkan gedung ini. \"Kalau bagusnya, terminal agribisnis ini kembali dihidupkan sehingga tidak mubazir,\" tandasnya. Tokoh masyarakat di RT 17 Kelurahan Sukarami, Ujang Subhan menjelaskan, kondisi gedung milik pemerintah ini sudah dipenuhi dengan semak belukar. Bahkan, semak telah menutupi bagian gedung tersebut. Begitu juga dengan atap yang sudah memburuk dan kusam. Belum lagi, dinding yang mulai berlumut. Ia menduga jika tidak lama dilakukan perawtaan dan dimanfaati secara maksimal. Maka, akan cepat rusak. \" Saya jamin, jika dipergunakan secara maksimal, akan cepat rusak,\" timpalnya. Ia menambahkan, jika pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat, pengusaha dan pelaku usaha kecil untuk mempergunakan. Maka akan dapat dipergunakan dengan baik. Seperti dibangun restoran, hotel dan lainnya. Sementara itu, pemerintah diberikan bagi hasil dari pengelolahan penyewaan aset pemerintah tersebut. Dengan demikian, disamping dapat merawat aset itu, juga berdampak menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). \" Kalau pemerintah tidak mau mengelolahnya, sebaiknya sewakan saja kepada masyarakat,\" katanya. (111)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: