Koalisi Permanen, Kekalahan Prabowo-Hatta

JAKARTA, BE - Koalisi permanen pendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai bentuk kekalahan. Koalisi bernama Merah Putih ini juga menandakan bahwa pasangan capres nomor urut 1 tersebut tengah menyiapkan kekuatan baru di parlemen apabila tak berhasil menguasai pemerintahan. \"Tafsir yang tak kalah kuat adalah bentuk persiapan pertempuran baru setelah sinyal-sinyal kekalahan yang berujung pecahnya kongsi Merah Putih semakin nyata di pertempuran pilpres. Kekuatan di parlemen mau tak mau harus dikapitalisasi demi memperjelas kekuatan dan pemetaan mana yang kawan dan mana yang lawan,\" kata pakar komunikasi politik Fikom Universitas Padjdjaran (Unpad) Bandung, Kunto Adi Wibowo di Jakarta, Selasa (15/7). Namun, absennya Partai Demokrat dari deklarasi koalisi permanen membuat peta kekuatan menjadi dinamis. Menurut Kunto, koalisi pendukung Prabowo-Hatta tak begitu saja dikunci dengan pergerakan sisa perlawanan dari Koalisi Merah Putih. \"Bukan tidak mungkin pesan yang ditangkap oleh publik adalah bentuk kelemahan alih-alih pamer kekuatan serta usaha keputusasaan dalam pertempuran pilpres,\" ujar Kunto. Sementara itu pengajar kebijakan publik Unpad, Yogi Suprayogi Sugandi memprediksi bahwa deklarasi koalisi permanen Merah Putih akan terancam perpecahan internal. Yogi menilai Prabowo akan tersandera dengan berbagai kepentingan internal partai politik (parpol) jika sampai terpilih sebagai presiden. Pasalnya, ada dua kutub di dalam Koalisi Merah Putih. Koalisi merah merujuk partai-partai nasionalis seperti Gerindra, Demokrat, dan Golkar. Sedangkan koalisi putih dimotori PAN, PPP dan PKS. \"Isu nasionalisasi misalnya yang selalu digaungkan oleh capres nomor 1 akan mendapatkan hambatan dari Demokrat terutama pernyataan SBY tentang ketiadaan dukungannya terhadap capres yang akan menasionalisasi perusahaan asing di Indonesia,\" papar Yogi. (jpnn) Husni: Presiden Tak Intervensi KPU JAKARTA, BE - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, membenarkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lewat saluran telepon sebagaimana diunggah ke media sosial youtube pada 11 Juli lalu. Menurut Husni, percakapan didominasi dan merupakan inisiatif Presiden. Dirinya hanya menerima telepon dan mendengarkan apa yang disampaikan SBY selaku kepala negara. \"Saya rasa itu bentuk perhatian dari kepala negara. Kan presiden juga menekankan bahwa posisinya sebagai kepala negara,\" ujarnya di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (15/7). Menurut Husni, pada pembicaraan yang ada hanya perhatian dan kepedulian agar penyelenggaraan pemilu benar-benar berjalan dengan baik sampai hasilnya ditetapkan pada 22 Juli mendatang. \"Pada kesempatan itu saya sampaikan bahwa kita (KPU) sudah melakukan pertemuan cukup intensif dengan perwakilan pasangan calon. Dan keterlibatan kedua pasangan calon pada setiap kegiatan kepemiluan juga sudah terlihat,\" katanya. Selain itu, mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini juga mengatakan, pada presiden dirinya menyampaikan kalau kedua pasangan calon presiden juga telah menempatkan saksi-saksi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS pada 9 Juli lalu. Karena itu sekali lagi Husni menyatakan sama sekali tidak ada intervensi dari Presiden. Walaupun pada perbincangan Presiden mengingatkan munculnya pihak-pihak yang tidak puas kemudian melakukan upaya-upaya melanggar hukum. \"Presiden menggarisbawahi itu adalah saran. Bahasa yang dipakai sama saja ketika saya bertemu dengan Surya Paloh memberikan saran, kemudian ketemu dengan tokoh lain juga punya saran kemudian di sosial media,\" katanya. Saat ditanya kapan tepatnya Presiden menelepon, Husni mengatakan pada Jumat (11/7), sama dengan saat video perbincangan diunggah ke internet. (jpnn)

Sumber: