Mahasiswa Kritik Uang Purna Bakti

BENGKULU, BE - Sejumlah mahasiswa melemparkan kritik atas protes yang diajukan anggota DPRD Kota yang mengeluhkan rendahnya dana tunjangan purna bakti yang mereka terima. Menurut mereka, keluhan rendahnya nilai sebesar Rp 8,6 juta tersebut merupakan bukti bahwa kualitas pejabat publik masih rendah.

\"Dewan yang berkualitas seharusnya tidak mengeluhkan berapa dana yang mereka terima. Dewan berkualitas harusnya sadar, harta bukan tujuan utama. Membela dan mengabdi kepada rakyat kami kira tidak harus serta merta diberikan imbalan uang,\" kata Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bengkulu, Yusuf Sugiatno, kemarin.

Yusuf menyatakan, seharusnya dewan menyadari bahwa masih banyak dana yang dibutuhkan oleh rakyat untuk pembangunan bangsa dan negara. Menurutnya, nilai Rp 8,6 juta untuk setiap anggota dewan tersebut tergolong besar ditengah mayoritas rakyat yang masih banyak hidup miskin dan kekurangan.

\"Nilai Rp 8,6 juta itu saja sudah besar sekali untuk satu orang dewan. Karena total dewan se Indonesia tingkat kabupaten dan kota kan ada 16.895 kursi. Berarti untuk Dana purna bakti pada tingkat kabupaten dan kota saja, negara kita sudah harus mengeluarkan Rp 145 miliar lebih. Belum untuk tingkat provinsi dan DPR RI. Lebih baik anggaran ini disumbangkan saja untuk Palestina sebagai solidaritas,\" ungkapnya.

Senada disampaikan aktifis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bengkulu, Laiman Akhiri. Laiman menegaskan, DPRD Kota Bengkulu saat ini belum melakukan kinerjanya dengan maksimal. Sehingga menurut dia, tak layak dewan mengeluhkan rendahnya dana purna bakti tersebut.

\"Coba kita flash back ulang. Apa sih yang sudah dibuat dewan sekarang? Pedagang Pasar Subuh digusur dewan tak bisa menolong banyak. Perda yang dibuat dewan juga banyak yang tidak berjalan dan mengundang protes seperti Perda tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Perda tentang Ketertiban Umum Kota Bengkulu. Jadi menurut kami tidak layak dewan mengeluhkan dana purna bakti itu,\" tuturnya.

Sikap kecewa atas rendahnya dana purna bakti DPRD Kota ditunjukkan Suimi Fales SH MH. Menurut Suimi, pemberian dana purna tugas sebesar Rp 8,6 juta sama saja tidak menghargai apa yang telah dilakukan dewan selama lima tahun.

Suimi bilang, seharusnya dana purna bakti DPRD Kota nilainya sama dengan tunjangan pejabat lainnya. Dalam waktu dekat, Suimi bersama anggota DPRD Kota lainnya akan mengkonsultasikan aturan ini ke DPR RI. (009)

Sumber: