ADD Diplot Rp 20 Miliar

BINTUHAN,BE- Akibat keterbatasan anggaran Pemkab Kaur hanya memplot Alokasi Dana Desa (ADD)  hanya  Rp 20 miliar  untuk 196 desa.  Anggaran tersebut termasuk gaji pengkat desa Rp 10 miliar.  \"Pokoknya desa ang paling rendah mendapat ADD Rp 43 juta dan paling tinggi Rp 140  juta,  sesuai dengan anggaran juga luas desa dan jumlah penduduk, sehingga ada yang kecil dan besar,\" ujar Asiten I Nandar Munadi SSos, kemarin. Menurut Nandar, kecil dan besarnya  desa memperoleh ADD disesuaikan dengan kretria yakni luas penduduk, luas desa dan rentan kendali. Kemudian  juga ada nilai bobotnya setiap desa tersebut, bisa jadi desanya luas tapi dekat dengan  kecamatan, masih tetap mendapat anggaran sedikit. \"Makanya desa yang berada di pinggir jalan negara walaupun luas wilayahnya belum tentu  mendapat ADD besar. Karena jangkuan lokasinya mudah dijangkau,\" jelasnya.

Dikatakanya, ADD itu sebenarnya diperuntukan untuk pembangunan yang belum ada fasilitasnya, seperti desa yang terpencil atau desa yang jauh dari kecamatan. Kebanyakan wilayah itu sama sekali tidak ada bangunan yang memadai. Oleh karena itu ADD itu banyak diperuntukan untuk desa yang tertinggal. \"Rata-rata desa yang tertinggal itu atau terpencil biasanya luas wilayahnya padat penduduknya namun fasilitas belum memadai seperti siring dan jalan,\" jelasnya. Sementara itu, sesuai dengan data yang ada desa yang paling kecil mendapat ADD yakni Desa Benteng Harapan, Sumber Harapan Kecamatan Maje, sedangkan desa yang paling besar yakni Desa Muara Dua, Merpas, Bukit Indah Kecamatan Nasal. \"Namun itu masih sementara dan saat ini masih dalam tahap sosialisasi dengan baik, sehingga desa yang paling kecil mendapatkan ADD diharapkan tidak protes semuanya itu sudah sesuai dengan hitungan,\" jelasnya.

Disisi lain, Ketua Komisi III Bidang Anggaran DPRD Kaur H Sonuhdi SE mengatakan pemerintah harus benar-benar melakukan sosilaisasi dan  menjabarkan hitungan dan bobot ADD. Karena jika tidak maka bakal banyak desa yang  protes karena anggaran Rp 43 juta apa cukup untuk perencanaan pembangunan, hal ini  yang harus disimak dan dipelajari kemabali. \"Hingga kini masarakat desa belum mengerti  soal tersebut, makanya perlu dilakukan sosialisasi agar semuanya bisa memahami,  disamping anggaran sedikit kemudian adanya aturan yang ada,\" ungkapnya. (823)

Sumber: