Kinerja Timsel Dipertanyakan

KOTA MANNA, BE – Adanya isu suap dalam penetapan 10 besar calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Selatan (BS) hingga menyebabkan mantan sekretaris Timsel KPU, Heni Anggraini diperiksa penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Mapolres BS,  mengindikasikan jika timsel tidak bekerja secara profesional. Hal ini disampaikan Samsu Hermanto SH selaku anggota Komisi C DPRD BS. “Saya sangat menyayangkan adanya isu tersebut. Sebab jika hal itu benar, maka anggota KPU yang akan dihasilkan oleh timsel tersebut tidak akan bekerja maksimal dan profesional. Sebab nantinya  anggota KPU itu akan bekerja berdasarkan pesanan  pihak tertentu. Apalagi seorang KPU harus merogok koceknya hingga ratusan juta untuk lolos,” kata Samsu. Samsu meminta KPU Provinsi mengevaluasi kembali penetapan 10 besar itu. Jika hal itu terbukti, maka KPU Provinsi harus mengambil alih penetapan 10 besar calon KPU BS. Selain itu dia berharap Polres Bengkulu Selatan dapat mengusut adanya dugaan suap serta intervensi pihak tertentu. Terlebih lagi ada bukti rekaman yang dibawa saksi ataupun mantan sekretaris timsel kepada penyidik. Hal itu mengindikasikan dugaan suap dan intervensi terhadap timsel itu semakin kuat. “Saya berharap Polres BS dapat menindaklanjutinya hinga tugas sehingga dugaan itu dapat dibuktikan kebenarannya,” kata Samsu. Sementara Ahmad Darwinto, salah satu calon anggota KPU BS yang tidak masuk 10 besar mendesak KPU Provinsi untuk segera membatalkan 10 besar yang dihasilkan timsel serta dapat mengambil alih  penetapan 10 besar. Sebab 10 besar yang ditetapkan timsel beberapa waktu lalu diduga terkait adanya aksi suap dan pesanan pihak tertentu. “Adanya pemeriksaan mantan sekretaris timsel oleh penyidik Polres mengindikasikan dugaan aksi suap dan intervensi terhadap timsel semakin menguat, sehingga kami meminta KPU provinsi mengambil alih penetapan 10 besar,” terangnya. Senin lalu, mantan sekretaris timsel, Heni Anggraini menjalani pemeriksaan  di Polres BS terkait adanya laporan warga jika seleksi 10 besar KPU diwarnai aksi suap dan intervensi pihak tertentu. Namun sayangnya, Kasat Reskrim Polres BS, AKP Farouk Oktora SH SIK enggan memberikan  penjelasan terkait pemeriksaan tersebut.(369)

Sumber: