Maksimalkan APBD, TEPPA Disosialisasikan

Maksimalkan APBD, TEPPA Disosialisasikan

BENTENG, BE - Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Kemarin Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) melalui Bagian Administrasi Ekonomi Bangunan (Ekbang) melakukan sosialisasi  Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA). Kegiatan ini bertempat di hotel Puncak Tahura. Diikuti seluruh kepala dinas/badan dan kantor di Benteng. \'\'Percepatan proses pengadaan merupakan kunci sukses serapan yang berkualitas,\" ungkap Kabag Adminitrasi Ekbang, Syavera, ST. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan dan menjaga displin realisasi anggaran. Selain itu, juga dapat dijadikan alat untuk melakukan monitoring anggaran di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kapan saja.  TEPPA untuk tingkat Kabupaten Benteng segera dibentuk dan dikukuhkan. Untuk jabatan pejabat penghubung TEPPA kabupaten/kota ini merupakan pejabat eselon II. Untuk susunan struktur TEPPA, pengarah Bupati, Wabup,  Asisten I, II, III Bapeda dan Ispektur Daerah (Ipda). Penangung jawab Sekda, pejabat penghubung dan pelaksana. Sehingga, pelaksanaan penyerapan anggaran  tersedot dengan baik dan sesuai dengan aturan tanpa ditutup - tutupi. \" Tujuan untuk tertib adimintrasi dalam penyerapan anggaran yang ada,\" terangnya. Sementara itu, Bupati Benteng, H. Ferry Ramli, SH.MH mengatakan dengan dengan sistem TEPPA ini dapat menerapkan suatu sitem evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran yang tertata dengan sistematis dan terstruktur secara online. Juga dapat menyajikan data realisasi anggaran dengan lengkap. Proses pengendalian realisasi anggaran itu, dilakukan sejak proses lelang, dimulainya proses pembangunan dan melihat kendala yang timbul hingga penyelesaian pekerjaan secara baik. \" Jangan sampai serapan anggaran terfokus pada akhir tahun. Sehingga hasil tidak baik,\" katanya. Bupati menambahkan, untuk melakukan realisasi anggaran dengan baik dan tepat waktu perlu dilakukan berbagai cara. Seperti, melakukan penetapan Perda  tepat waktu. Identifikasi paket pekerjaaan yang harus dilelang. Juga monitoring realisasi anggaran SKPD secara berkala. Oleh sebab itu, diminta seluruh SKPD untuk pro aktif melaporkan kemajuan realisasi anggaran secara berkala. \"Kalau pejabatnya malas, pasti tidak bisa melakukan hal ini,\" pungkasnya. (111)   

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: