Sengketa BU-Lebong Picu Konflik Pemilu

BENGKULU, BE - Permasalahan tapal batas antara Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara, hingga saat ini belum tuntas.  Sehingga dikhawatirkan menjadi pemicu konflik menjelang Pemilu 2014.  Saat ini masih menunggu diserahkannya dokumen data dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk ditindaklanjuti. \"Sebab itulah, persoalan tapal batas Lebong dan Bengkulu utara hingga saat ini tak kunjung usai.  Selain Pemprov Bengkulu sendiri sudah menyerah menanganinya, namun berkasnya juga belum dilimpahkan ke Kemendagri, jadinya tidak selesai-selesai,\" ujar Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Batas Wilayah 1 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Sri Wahyuningrum, usai rapat koordinasi pembahasan tapal batas Bengkulu selatan, Seluma dan Kaur, Rabu (11/9). Dijelaskannya, jika kemudian Pemprov Bengkulu telah menyerahkan dokumen datanya, maka pihaknya dapat membuat kajian terkait itu.  \"Kami akan buat kajian secara teknis dan juga dari segi hukumnya,\" terangnya. Berlarut-larutnya persoalan tapal batas Lebong-BU tersebut, lanjutnya, jika dibiarkan terus mulai mengganggu proses pemerintahan yang lain.  \"Misalnya saja baru-baru ini, KPU Lebong telah melantik PPS di daerah Padang Bano yang merupakan daerah perbatasan tersebut, akibatnya, kami layangkan surat teguran kepada KPUD tersebut,\" katanya. Di satu sisi, dibutuhkan PPS selaku penyelenggara Pemilu, tapi kendala wilayah administratif justru belum memungkinkannya.  \"Karena masalahnya belum selesai, harus menunggu keputusan Permendagri,\" lanjutnya. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Pemprov Bengkulu Drs. Hamka Sabri mengatakan bahwa sebenarnya saat ini dokumen data terkait permasalahan tapal batas BU-Lebong sudah ada.  \"Sehingga dalam waktu dekat dapat kami serahkan ke Kemendagri,\" ujarnya. (100)

Sumber: