Jangan Tolak BLSM

BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd mengatakan, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang akan dikucurkan oleh Pemerintah Pusat, sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan hak masyarakat. Sebab itu, kepala daerah (Kada) harus menerima. \"Saya rasa itu hak masyarakat jadi harus diterima saja.  Jika ada bupati yang menolak, kenyataannya tidak semua masyarakat kaya, ada yang membutuhkan,\" kata Junaidi. Dia mengatakan yang lebih penting adalah mengawal agar BLSM tersebut agar tepat sasaran. Seperti penolakan Raskin, dinilai tidak tepat karena kenyataannya masyarakat banyak membutuhkan.  \"Riil-nya masyarakat membutuhkan. Paling tidak mengurangi harga (beras),\" ujarnya. Dia mengatakan terkait kompensasi BBM, sebenarnya saat pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia, telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Salah satu rekomendasinya, agar setengahnya Rp 306 triliun dapat dikembalikan ke provinsi, dalam bentuk program pembangunan infrastruktur. Selain itu, jika dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk harga khusus BBM subsidi untuk angkutan umum, melalui SPBU khusus yang ditunjuk pemerintah. \"Tapi rekomendasi tersebut tidak diakomodir. Justru sekarang muncul BLSM, tidak bisa melawannya lagi,\" katanya. Dia mengatakan BLSM sudah menjadi hak masyarakat. Jika tidak disalurkan, maka dapat berhadapan dengan masyarakat.  \"Ya sudah kita terima saja. Kita berharap penerimanya tepat sasaran itu saja,\" ujarnya. Bupati Kabupaten Mukomuko Drs H Ichwan Yunus CPA MM mengaku menolak BLSM. Sebab, selama ini telah menolak jatah beras miskin.  “Kita lihat dulu.  Untuk saat ini BLSM yang diprogram kan pemerintah pusat itu kita tolak,” tegas Ichwan. Rencana penolakan itu lanjut Ichwan, karena pihaknya tidak ingin timbul persoalan baru pasca BLSM. Untuk itu lebih baik masyarakat yang tidak mampu atau miskin itu diberikan modal untuk  membuka usaha dan lapangan kerja baru. Sehingga masyarakat bisa mandiri dan berusaha. “BLSM itu bakal menimbulkan konflik. Inilah salah satu di  antaranya dasar pihaknya bakal menolak BLSM,”bebernya. Kendati demikian lanjut Ichwan rencana penolakan itu belum final dan akan dikaji serta ditelaah lebih jauh. “Jika memang nantinya masyarakat miskin banyak membutuhkan tidak menutup kemungkinan BLSM bakal diterima dan sebaliknya. Intinya  saat ini rencana pemberian BLSM itu kita tolak,” ujarnya. (100)

Sumber: