Usulkan 40 Formasi Polhut Tamatan SMA
BINTUHAN,BE– Saat ini Kabupaten Kaur membutuhkan tenaga Polisi Hutan (Polhut) untuk menjaga dan mengawasi hutan dari para perambah. Penebangan pohon di hutan kawasan, baik kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) bahkan Hutan Lindung (HL). sesuai pendataan Kaur membutuhkan sebanyak 40 personil Polhut. Saat ini sedang diusulkan BKD Kaur ke BKN dan Dirjen Kehutanan pusat. \"Ya memang kita sudah minta BKD untuk melakukan pengusulan kepusat, soal kebutuhan Polhut di Kaur. Mengingat kita sudah mengusulkan sebanyak 40 orang yang akan direkrut menjadi tenaga Polhut,\" ujar Kadishutbang ESDM Kaur Ir H Ahyan Endu melalui Kabid Perlindungan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan (PHPHH) Drs Abdul Karim, kemarin. Untuk usulan Polhut tersebut, lanjut Ahyan, bisa tamatan SMA karena dibutuhkan dilapangan. Jika S1 atau D2 belum bisa diusulkan karena untuk Polhut ini rata-rata tamatan SMA. \"Kita minta usulan sebanyak 40 orang itu tamatan SMA, namun semuanya tergantung pusat berapa kouta yang akan disetujuinya, apakah bisa tamatan SMA,\" jelasnya. Menurutnya, tenaga Polhut tamatan SMA memang sangat dibutuhkan dilApangan, karen masih mempunyai semangat tinggi untuk menjaga kawasan hutan seluas ratusan ribu hektar, sedangkan saat ini Kabupaten Kaur hanya mengandalkan 4 orang personil Polhut. Kemudian itu hutan di Kaur semkakin rusak, akibat penebangan liar. Hal ini tidak bisa diantisipasi oleh Polhut, mengingat personilnya cukup sedikit. \"Dengan adanya pembukaan Polhut tersebut, kita bisa melakukan prioritas penjagaan hutan. Makanya kita minta pusat segera menyetujuinya,\" jelasnya. Disisi lain, Kepala BKD Kaur Drs Rolan Haidi mengatakan pihaknya sudah mengusulkan 40 usulan tenaga polhut ke BKN, namun berapa kouta yang akan diberikan BKN pihaknya belum mengetahuinya. Namun usulan tersebut tenaga Polhut itu dalam satu kecamatan itu bertugas 2 orang tenaga Polhut, sedangkan saat ini kabupaten kaur ada 15 kecamatan. Dengan demikian rincianya 30 polhut lapangan, sisanya 10 orang bagian administrasi. \"Usulan ini sudah kita usulkan dengan PNS lainya, namun nantinya kita akan menunggu petunjuk pusat selanjutnya,\" ujar Rolan.(823)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: