HGU Tumpang Tindih

KOTA BINTUHAN, BE- Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh bupati terhadap Perusahaan perkebunan dan Pertambangan diduga banyak tumpang tindih. Jika tidak disikapi maka lokasi perkebunan sekitar 129 ribu hektar,  akan menjadi bom waktu. \"Kita minta Bupati Kaur meninjau kembali, jangan ditambah perusahaan yang ada jika ada perdayakan terlebih dahulu Perusahaan yang ada,\' ujar Ketua Komisi III Drs Jauhari Salim, kemarin. Dikatakanya, lahan yang perlu ditinjau ulang itu antara lain PT Dinamika Selaras Jaya yang mengantongi izin prinsip dari Bupati Kaur pada 2009 seluas 7.000 hektar dan tahun 2010 seluas 2.438 hektare di Kecamatan Padang Guci dan Kinal. Selanjutnya PT Desaria Plantation Mining (DPM) dengan luas areal 16.000 hektar di Kinal, PT Sepang Makmur Perkasa (SMP) seluas 10.000 hektaR di Luas dan Muara Sahung, PT Era Guna Mitra (EGM) seluas 1.500 hektar di Kaur Utara, PT Ciptamas Bumi Selaras (CBS) seluas 10.000 hektare Kecamatan Nasal dan Maje. Lalu PT Anugerah Pelangi Sukses (APS) seluas 50 hektar dan PT Tagara Agro Lestari seluas 350 hektare. \"Setiap kecamatan yang ada di Kaur adanya perusahaan sawit, kemudian itu belum ditambah dengan Perusahaan Tambang besi, jelas ini sudah tumpang tindih,\" jelasnya. Kemudian itu, kata Jauhari, terdapat tambang biji besi yang sudah berproduksi antara lain dikantongi PT Selomoro Banyu Arto (SBA) seluas 1.300 hektare dan PT Bengkulu Mega Steel seluas 58,39 hektar (BMS). Sedangkan izin eksplorasi biji besi diberikan kepada CV Cakra Buana untuk tambang biji besi seluas 3.609 hektare dan batu besi seluas 17.241 hektare, PT Bukit Resource seluas 4.263 hektar Nasal, PT Maha Bara Karya seluas 5.815 hektar di Nasal, PT Sebuku Mitra Energi seluas 19.298 hektare. Izin melakukan eksplorasi biji besi juga diberikan kepada PT Berangas Prima South seluas 20.760 hektar, PT Bumi Hamilton Resources seluas 5.998 hektare dan PT Asia Hamilton Resources seluas 5.495 hektar.\"Kita bandingkan satu saja perusahaan perkebunan di Nasal anatara PT CBS dan perusahaan Pertambangan yakni PT Bumi Himilton Resources disana terdapat lokasinya sama kemudian desanya juga sama mulai dari Tebing rambutan, Muara Dua, Air Pahlawan, Bukit Indah, jelas tumpang tindih lahan serta izinya, namun anehnya ini tidak tersentuh oleh pemerintah, jika ini dibiarkan maka masyarakat yang ada didesa itu yang menjadi korban,\" jelasnya. Pemerintah harus benar -benar mengevaluasi pemberian  izin tersebut. Menurutnya, sebab sebagian besar kawasan  yang dicadangkan sudah dikelola masyarakat. Karena izin  yang dikeluarkan diduga tanpa adanya pengukuran.\"Makanya  kita minta pemkab segera melakukan evaluasi,\" jelasnya. (823)

Sumber: