Pemkot Bengkulu Gandeng Pengembang untuk Pecah PBB, Targetkan Peningkatan PAD Hingga Rp50 Miliar

BENGKULUEKSPRESS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menggandeng para pengembang perumahan untuk melakukan sinkronisasi pemecahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kota Bengkulu.

Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, mengatakan kerja sama ini melibatkan seluruh pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) Provinsi Bengkulu, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERA), serta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).

"Asumsi di luar pemecahan PBB yang baru, target kita Rp35 miliar. Kalau ini bisa dimaksimalkan, bisa mencapai Rp40 sampai Rp50 miliar. Untuk PBB saja, target kita Rp11 miliar. Ini adalah modal kita untuk membangun," kata Dedy Wahyudi, Senin, 14 Juli 2025.

Menurut Dedy Wahyudi, dana dari PBB sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat hingga ketua rukun tetangga (RT) dalam mendukung kebijakan tersebut.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Galakkan ASN Belanja di Pasar, Dorong Pedagang Pindah ke Lokasi Tertib

BACA JUGA:Kejati Bengkulu Setujui Rehabilitasi Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Lewat Mekanisme Restorative Justice

"Kita sudah merangsang para ketua RT-nya, dan mengimbau masyarakat agar turut membantu pemerintah. Mohon pengertiannya, silakan bayar PBB karena inilah modal kita untuk membangun," ujarnya.

Sebelumnya, Pemkot Bengkulu telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung peningkatan PAD Kota Bengkulu di sektor PBB, yaitu dengan memberikan hadiah berupa uang tunai Rp5 juta hingga Rp3 juta bagi ketua RT yang tercepat dan terbanyak dalam pengumpulan PBB.

Diketahui, REI Bengkulu saat ini memiliki 74 anggota pengembang, HIMPERA sebanyak 18 anggota, dan APERSI sebanyak 24 anggota. Sinergi antara Pemkot dan para pengembang ini diharapkan dapat mempercepat proses pemecahan objek PBB, sehingga potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Bengkulu untuk memperluas basis pajak daerah dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset dan penerimaan pajak.(**)

Sumber: