Implementasi Ijazah Elektronik di SD dan SMP di Kota Bengkulu, Dinas Dikbud Tunggu Arahan Teknis Pusat

Kadis Dikbud Kota Bengkulu, A Gunawan-(ist)-
BENGKULUEKSPRESS.COM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu, A. Gunawan, mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk menerapkan sistem ijazah elektronik di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat. Namun, implementasi kebijakan ini masih tertunda karena Dinas Dikbud menunggu arahan teknis dan instruksi resmi dari pemerintah pusat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, penerbitan ijazah harus memenuhi prinsip validitas, akurasi, dan legalitas.
"Kami siap mengikuti kebijakan penerbitan ijazah elektronik, tetapi kami masih menunggu petunjuk teknis dan instruksi resmi dari pusat. Pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem ini sangat penting agar tidak menimbulkan kendala administrasi bagi peserta didik," ujar A. Gunawan.
Selain itu, Dinas Dikbud Kota Bengkulu juga mendukung inisiatif Pemerintah Kota melalui surat edaran yang melarang sekolah menahan ijazah siswa sebagai bagian dari program pendidikan gratis.
BACA JUGA:79 SDM PKH Bengkulu Siap Lakukan Ground Check DTSEN Awal Maret 2025
BACA JUGA:Wali Kota & Wakil Wali Kota Bengkulu Selesai Retreat, Bakal Diarak Keliling Kota
"Ijazah adalah hak mutlak siswa setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Dengan penerapan sistem elektronik ini, diharapkan proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan, serta dapat mengurangi risiko pemalsuan," tambah Gunawan.
Pihak Dikbud berharap dengan diterapkannya ijazah elektronik, sekolah-sekolah di Bengkulu dapat segera menyesuaikan sistem administrasi mereka setelah arahan dari pemerintah pusat diterima. Selanjutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan gratis yang telah dicanangkan akan berjalan tanpa hambatan administratif.(ang)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: