Diduga Ada Korupsi PPN

BENGKULU, BE -  Anggota DPRD Kota mengendus adanya dugaan korupsi dalam proses pembangunan Pasar Percontohan Nasional (PPN) Panorama.  Pasalnya, proses pembangunan yang telah menelan anggaran Rp 18,5 miliar melalui dana APBN itu, masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan dalam segi bangunan. Sebagian pembangunan bahkan telah dialihfungsikan. Data terhimpun, beberapa bangunan yang tidak sesuai dengan siteplan di PPN Panorama adalah adanya 6 unit kios yang berada di depan gapura pintu masuk pasar di Jalan Salak.  Bangunan ini seharusnya diperuntukkan bagi taman hijau di pasar tersebut. Kemudian, pada pembangunan tahap kedua, dari siteplan pembangunan 178 kios, terdapat kelebihan 17 kios.  \"Jelas sekali ada banyak kejanggalan dalam dua tahap proses pembangunan di PPN itu.  Jelas juga ada korupsi di dalamnya. Makanya kita berinisiatif untuk membentuk Pansus (Panitia Khusus),\" kata Ketua Komisi III DPRD Kota, Suimi Fales SH MH, kemarin. Dijelaskannya, dengan adanya Pansus itu, pihaknya akan membongkar seluruh fakta-fakta yang ada dalam proses dua tahap pembangunan pasar tersebut. Dengan adanya Pansus ini pula, lanjutnya, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap seluruh pihak-pihak yang berwenang dalam persoalan ini.  \"Kita akan panggil mantan Walikota, mantan Kepala Disperindag, bukan mustahil kita juga akan mengundang pihak pusat untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya persoalan yang ada dalam pasar ini,\" imbuhnya. Suimi juga menegaskan, apabila nanti pihaknya ada menemukan tindak pidana dalam persoalan ini, maka selanjutnya akan diberikan rekomendasi kepada kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan penindakan lebih lanjut.  \"Jadi target kami dalam Pansus itu harus ada yang dipidanakan. Agar ini bisa menimbulkan efek jera kepada yang lain-lain. Jangan sampai ke depan uang rakyat dihambur-hamburkan untuk membangun sesuatu bangunan yang menimbulkan banyak persoalan dan perselisihan,\" tukasnya. Di bagian lain, anggota DPRD Kota lainnya, Sofyan Hardi, sependapat mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembangunan PPN Panorama itu. \"Kesalahannya kami temukan bukan hanya di pelaksanaan, tapi sudah sejak perencanaan,\" bebernya. Sofyan memita ketegasan pemerintah kota untuk melakukan intervensi mengenai hal ini. Hal ini menurutnya penting, sebab, hingga saat ini belum ada titik terang bagaimana penyelesaian pasar tersebut. \"Kita akan membentuk Pansus. Tapi disisi lain, pemerintah juga harus turun tangan untuk mencari penyelesaian dalam hal ini. Kalau dibiarkan berlarut-larut, kita tidak akan mendapatkan dana pencairan ketiga yang sangat kita butuhkan untuk menata pasar tersebut agar menjadi lebih baik,\" pungkasnya. (009)

Sumber: