3 Kali Pertemuan Tak Temukan Solusi, Pemprov Bengkulu Arahkan Masyarakat Tempuh Jalur Hukum

BENGKULUEKSPRESS.COM - Setelah 3 kali Pemprov Bengkulu memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan perusahaan terkait konflik agraria, namun tidak temukan solusi.

Untuk it Pemprov Bengkulu mengarahkan masyarakat untuk tempuh jalur hukum untuk menemukan penyelesaian terbaik dari konflik agraria tersebut.

Diketahui, konflik agraria ini melibatkan masyarakat dan perusahaan di Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara. 

Adapun 3 perusahaan tersebut, yakni PT. Bima Bumi Sejahtera (BBS) di Mukomuko, PT. Bimas Raya Sawitindo (BRS), dan PT Purna Wira Darma Upaya (PDU) di Bengkulu Utara. 

BACA JUGA:Hari Santri dan PR Santri di Era Digital

BACA JUGA:Meriani, Sosok Pemimpin yang Memadukan Tradisi dan Modernitas di Dunia Bisnis dan Politik

Diungkapkan, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni bahwa pada rapat-rapat telah diadakan sebanyak 3 kali, pertemuan-pertemuan tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing.

Lanjut, Denni, diketahui Pemprov Bengkulu telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu hanya berperan sebagai fasilitator dalam konflik agraria yang melibatkan 2 kabupaten. 

“Tidak menemui titik terang, jadi kita arahkan masyarakat untuk menempu jalur hukum saja.

Kami Pemprov, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, kalau konflik terjadi di dalam satu kabupaten, maka kewenangannya ada di pemerintah kabupaten. Provinsi hanya memfasilitasi penyelesaian,” sampai Denni, Senin, 21 Oktober 2024.

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Anggarkan Rp50 Miliar untuk Perbaikan Infrastruktur

BACA JUGA:Meriani, Sosok Pemimpin yang Memadukan Tradisi dan Modernitas di Dunia Bisnis dan Politik

Denni juga menjelaskan, bahwa rapat yang diadakan tersebut merupakan bentuk akomodasi atas permintaan masyarakat yang merasa dirugikan oleh aktivitas perusahaan perkebunan.

“Kita mengakomodir permintaan masyarakat dan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak ATR/BPN serta perwakilan perusahaan,” ungkap Denni.

Sumber: