Rachmat Gobel: Lebih Prioritas Subsidi Petani atau Mobil Listrik?

BENGKULUEKSPRESS.COM-  Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mempertanyakan kebijakan pemerintah menggelontorkan subsidi mobil listrik. Ia lebih mendorong pemerintah agar fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan.

“Subsidi untuk yang papa (tidak berdaya), bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?” kata Gobel melalui keterangan tertulisnya.

BACA JUGA:Crosser Astra Honda Tapaki Podium Tertinggi Balap Pembuka Kejurnas Motocross 2023

Gobel menilai subsidi sekitar Rp 7 juta untuk motor listrik dan sekitar Rp 25 juta hingga Rp 80 juta untuk mobil listrik kurang tepat. Selain itu, pemerintah juga akan mengganti mobil dinas pejabat eselon I dan eselon II serta sepeda motor dinas dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. 

Anggaran untuk tiap pembelian satu mobil listrik itu adalah Rp 966 juta. Sedangkan anggaran untuk motor listrik adalah Rp 28 juta per unit. Nilai total subsidi sepeda motor listrik untuk periode 2023-2024 mencapai Rp 7 triliun. Angka ini belum termasuk subsidi untuk mobil listrik yang nilai subsidi per unitnya jauh lebih besar. 

Subsidi itu diberikan kepada produsen kendaraan listrik. Tujuan kebijakan tersebut untuk mengurangi polusi udara. Pada sisi lain, saat ini untuk pembelian mobil listrik harus antre berbulan-bulan. 

BACA JUGA:Baru Dijual di Indonesia, Mobil Listrik Ini Dibanderol Rp 100 Juta, Garansi 5 Tahun

“Jadi sebetulnya tidak ada masalah demand di sini. Sehingga pemerintah sudah tak perlu turun tangan lagi. Pemerintah justru harus turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan. Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa,” ujar Gobel.

Gobel mengatakan, para menteri yang menjadi pembantu presiden harus tegak lurus pada visi presiden. “Kita harus jaga visi presiden yang sudah baik. Jangan ada yang belok-belok. Kita harus jaga APBN untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. APBN itu berasal dari pajak rakyat. Jadi harus kembali ke rakyat,” kata Gobel.

Lebih lanjut, Gobel mengaku prihatin dengan kondisi pertanian Indonesia saat ini. Padahal di masa puncak COVID-19, kata Gobel, Indonesia bisa swasembada beras. Tetapi, pada 2023 ini pemerintah justru menyiapkan impor beras hingga 2 juta ton. 

Di awal rencana impor ini, Kementerian Pertanian dan BPS menyampaikan produksi padi Indonesia mencukupi kebutuhan nasional. Namun, Bulog menyatakan cadangan beras di gudang Bulog justru menipis. Sesuai regulasi maka impor harus dilakukan. 

BACA JUGA:Pakai Mobil Listrik Banyak Plusnya, Ini Cerita Rosi Tri Kriswanto salah satu Pegawai PLN UID S2JB

“Kita tidak perlu berdebat soal keabsahan data, namun yang pasti subsidi pupuk untuk petani terus menurun. Ini tentu merupakan satu masalah yang besar bagi petani. Petani kita mayoritas petani gurem. Mereka petani kecil yang hasilnya cukup buat hidup sehari-hari saja, sehingga saat musim tanam mereka butuh bantuan pupuk dan bibit," ungkap Bulog.

"Itu pun hanya sebagian saja yang mendapat pupuk subsidi. Jika subsidi dikurangi maka bisa dibayangkan apa yang terjadi pada mereka,” tambahnya.

Sumber: