Ini Dia Daerah Termiskin di Bengkulu, Rohidin: Mengatasinya Tidak Bisa Sendiri

BENGKULUEKSPRESS.COM  - Angka kemiskinan Provinsi Bengkulu masuk kategori ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada September 2022 berada di angka 14,34 % atau sebanyak 292,93 ribu orang miskin. 

Untuk kabupaten/kota yang paling termiskin adalah Kabupaten Seluma dengan jumlah penduduk miskin mencapai 36.710 jiwa atau 18,36 persen. 

Sedangkan kabupaten yang paling rendah kemiskinanya adalah Bengkulu Tengah dengan angka kemiskinan 11.330 jiwa atau 9,76 persen.

Sementara kasus stunting tertinggi terdapat di Rejang Lebong sebesar 26 persen, dan terendah Kabupaten Kaur sebesar 11,3 persen. 

BACA JUGA:Kuota Subsidi Gas 3 Kg Bengkulu Naik, Berikut Rincian Tiap Daerah

BACA JUGA:Kejari Bengkulu Tengah Minta Bantuan Inspektorat, Hitung Dugaan Korupsi Dana Desa

Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah mengatakan, tahun 2023 ini Bengkulu masuk dalam 10 provinsi dengan penurunan presentasi angka kemiskinan sebesar 0,28 persen. 

"Angka penduduk miskin ekstrem mengalami penurunan dari tahun ke tahun," ujar Rohidin saat memimpin rapat bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (24/1/2023) malam.

Tidak hanya soal kemiskinan, kasus stunting di Bengkulu juga menjadi perhatian serius. Karena angka kemiskinan dan stunting di Bengkulu , sudah menjadi antensi penting Presiden Jokowi Widodo untuk diselesaikan. 

Rohidin menegaskan, berdasar survei status gizi Indonesia (SSGI) data prevalensi stunting Provinsi Bengkulu sebesar 22,1 persen.

BACA JUGA:Musrenbang, 13 Desa di Benteng Usulkan Pembangunan Ini

BACA JUGA:45 SMP Negeri Terbaik Akreditasi A se-Provinsi Bengkulu

"Angka prevalensi stunting di Bengkulu sudah berada di bawah rata-rata nasional. Karena nasional itu diangka 24,4 persen," tambahnya. 

Menurut Rohidin, untuk mengatasi kemiskinan dan stunting  perlu dilakukan secara bersama. Baik pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak instansi lainnya. Seperti melibatkan peran kontribusi TNI/POLRI, Kejaksaan, Lanal, Binda dan unsur Forkopimda lainnya turut bersinergi mengatasi permasalahan tersebut.

Sumber: