Dewan Minta Kepala SMPN 20 Kota Bengkulu Dievaluasi

Dewan Minta Kepala SMPN 20 Kota Bengkulu Dievaluasi

Anggota Komisi III DPRD kota Bengkulu, Mardensi-(foto: istimewa/bengkuluekspress.disway.id)-

BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Terkait adanya dugaan kekerasan yang dilakukan kepala SMPN 20 Kota Bengkulu kepada muridnya mendapat perhatian khusus dari DPRD Kota Bengkulu.

Dari hasil sidak dapil II yang dilakukan DPRD kota, dewan meminta agar kepala SMPN 20 dilakukan evaluasi. Karena tidak sepantasnya seorang kepala sekolah melakukan tindakan langsung terhadap muridnya.

Anggota Komisi III DPRD kota, Mardensi menjelaskan, keadaan saat ini murid yang bersangkutan mengalami trauma mendalam dan masih histeris jika ditanyakan terkait kejadian yang dialaminya. Namun berdasarkan keterangan kepala sekolah yang diduga melakukan kekerasan, ia mengaku tak  sedikitpun melakukan kekerasan seperti yang diberitakan.

"Katanya, berdasarkan keterangan kepala sekolah ini dia tidak melakukan seperti yang diberitakan, atau melakukan kekerasan. Namun kalau kita lihat kondisi anak ini tak mungkin tak mendapat perlakuan kasar, kita tidak yakin itu. Juga seharusnya seorang kepala sekolah tidak menangani langsung anak murid jika ia nakal atau bermasalah, masih ada wali kelas, guru BP, kalau itu juga tidak menyelesaikan masalah harusnya panggil orang tuanya," jelas Mardensi, Selasa (11/10).

BACA JUGA:PUPR Kota Bengkulu akan Bangun 217 Titik Septic Tank Individu

Dari keterangan yang didapat dari lingkungan sekolah dan wali murid, anak yang mengalami dugaan kekerasan ini prilakunya biasa-biasa saja seperti anak pada umumnya. Pihak dewan pun menyayangkan jika dugaan yang kepala sekolah lakukan terhadap muridnya tersebut nantinya terbukti benar.

Saat ini pun kasus tersebut sudah dilaporkan wali murid korban ke Polda Bengkulu untuk menempuh proses hukum. Untuk status kepala sekolah di SMPN 20 saat ini sudah dinonaktifkan sementara oleh pemerintah kota selama proses hukum berjalan.

"Kepala sekolah yang model begini perlu dipertimbangkan kembali oleh OPD terkait. Karena dampak yang dihasilkan ini, sampai saat ini si anak masih trauma. Ini buruk bagi dunia pendidikan," tutupnya. (Imn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: