Langkah WO Aryono Gumay Tak Setujui Pinjaman BJB Tepat, Terbukti Pemkot Sulit Bayar Hutang

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Keputusan Pemkot Bengkulu melakukan pinjaman sebesar Rp 150 miliar ke Bank BJB di masa sulit akibat pandemi Covid-19 akhirnya menimbulkan masalah baru. Pasalnya, pemkot saat ini sudah kesulitan untuk mencicil hutang pada tahun pertama dan telah mengajukan permohonan penundaan pembayaran pokok selama 6 bulan ke BJB. Hal tersebut seakan membuktikan sikap Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Ariyono Gumay yang walk out dalam sidang paripurna pembahasan pinjaman ke BJB pada 2019 lalu dengan tidak menyetujui pinjaman tersebut adalah langkah yang benar. Ariyono beralasan karena keputusan untuk melakukan pinjaman ke BJB dinilai tanpa menerima kajian dari Pemkot Bengkulu. \"Dalam keadaan masa sulit akibat Covid-19 ini kita harus menyisihkan anggaran untuk bayar hutang. Saya dari awal sudah menunjukkan sikap protes saya yang tidak menyetujui pinjaman tersebut dengan walk out dari paripurna DPRD pada Oktober 2019 lalu. Itu dulu sebelum pandemi, APBD normal kita saja sudah dirasa sulit untuk menganggarkan sekitar Rp 65 M per tahun untuk bayar hutang itu. Nah sekarang ditambah masa sulit pandemi,\" jelas Ariyono, Kamis (17/06). Selain faktor tanpa menerima kajian yang jelas, anggota DPRD Komisi I ini menilai keputusan melakukan pinjaman ke BJB dengan nilai yang cukup fantastis itu tidak memiliki unsur urgensinya. Mengingat dari Rp 150 miliar yang dikelola di masa pandemi tersebut 100 persen anggaran digunakan untuk pembangunan jalan. Sebelumnya Pemerintah Kota Bengkulu melalui Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu, Riduan mengatakan usulan penundaan pembayaran hutang sudah dilayangkan ke BJB dan sedang menunggu rekomendasi dari Kemendagri sebagai syarat untuk memperkuat mendapatkan persetujuan dari Bank BJB. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 17 tentang rasionalisasi anggaran di angka sekitar Rp 22 miliar dan refocusing sebesar 8 persen menjadi dasar permintaan rekomendasi ke Kemendagri sebagai alasan sulitnya keuangan di Pemkot Bengkulu saat ini. (Imn)

Sumber: