Gas Langka, DPRD Kaur Panggil Disperindagkop

BINTUHAN, bengkuluekspress.com - Kelangkaan gas 3 Kg yang terjadi di sejumlah daerah khususnya di Kabupaten Kaur, disikapi langsung Komisi I DPRD Kaur. Senin kemarin (19/10) Komisi I memanggil sejumlah pihak terkait dalam hal ini Dinas Perindagkop UKM Kaur. Pemanggilan ini untuk meminta penjelasan terkait dengan terjadinya kelangkaan itu dan meminta adanya solusi, sehingga kendala yang terjadi dapat diatasi.

“Kita mendapat informasi dari masyarakat kini sulit mendapatkan gas subsidi yang tiga kilogram itu. Makanya kami minta kejelasan dan juga minta solusinya, dan kita minta sub agen di Kaur ini ditambah,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Kaur, Basarudin, yang memimpin rapat di ruang Komisi I DPRD Kaur Senin (19/10).

Dalam hearing yang dipimpin politisi Golkar dan hadir juga Wakil Ketua I DPRD Kaur, Juraidi, serta sejumlah anggota komisi lainnya dan Kepala Dinas Perindagkop UKM Kaur, Agusman Efendi SE MM bersama jajarannya. Agusman menyampaikan jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan distributor gas elpiji PT Kaur Permai yang berada di Kecamatan Tanjung Kemuning. Hasilnya gas yang disuplai kepada masyarakat dan seluruh pangkalan yang ada tak pernah mengalami pengurangan. Hanya saja kebutuhan masyarakat terus meningkat.

“Kami mendapat informasi dalam beberapa minggu dan beberapa bulan kedepan ditambah stok. Sehingga bila hal ini terapkan maka akan mengurangi kelangkaan yang ada di Kabupaten Kaur,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk solusi lain pihaknya sudah mengusulkan menggelar Operasi Pasar (OP) dengan pihak distributor dan pertamina, yang nanti juga diharapkan untuk dapat menekan kelangkaan. Cara lain ia mengajak DPRD Kaur bersama-sama menciptakan regulasi dimana mengimbau atau bahkan bila perlu membuat aturan melarang yang bukan miskin menggunakan gas elpiji.

“Ini karena bukan hanya masyarakat miskin saja yang menggunakan gas elpiji subsidi namun kalangan lain juga menggunakannya,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaur Juraidi mengajak agar seluruh masyarakat untuk dapat bijak menggunakan subsidi yang diberikan pemerintah. Bijak dalam hal ini menurutnya yakni masyarakat yang golongan ekonomi menengah ke atas untuk dapat beralih menggunakan gas non subsidi misalnya brigh gas yang tak terjadi kelangkaan. Nah dengan tidak mengambil jatah masyarakat miskin ini tentu kelangkaan tak akan terjadi.

“Kita minta kepada pengusaha dan PNS agar tidak menggunakan gas 3 Kg, dan gas subsidi berikan hak itu untuk warga miskin dan membutuhkan,” tandasnya. (618)

Sumber: