Subsidi Kuota Internet untuk Siswa Kota Bengkulu Didanai BOS

BENGKULU, BE - Program subsidi kuota internet untuk siswa di Kota Bengkulu, yang digagas Pemerintah Kota Bengkulu bersama XL Axiata batal. Program dalam menunjang pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini dibatalkan, karena tidak sinkron dengan peraturan pemerintah. Pembelian kartu perdana internet itu tidak boleh dibiayai APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Menindaklanjutinya seluruh kebutuhan biaya pembelian kartu perdana untuk internet itu seutuhnya dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). \"Karena tidak sesuai aturan, semua dana kuota internet senilai Rp 20 ribu yang disubsidi Pemerintah Kota Bengkulu, dibebankan ke sekolah dan dibayarkan melalui dana BOS,\" ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Dra Rosmayetti MM disela-sela kunjungan ke SMPN 13 Kota Bengkulu, Senin (12/10). Pembatalan pemberian subsidi tersebut dilandasi adanya surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hasil koordinasi pemkot bersama Kemdikbud. Pemberian dana subsidi Pemerintah Kota Bengkulu, senilai Rp 20 ribu/anak, bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah Kota Bengkulu, jelas Rosmayetti, sebenarnya telah siap memberikan subsidi anggaran tersebut. Hanya saja didalam aturannya tidak diperbolehkan, makanya program tersebut bukan sengaja dibatalkan pemkot. Rosmayetti juga meminta kepada seluruh kepala sekolah melaporkan realisasi penggunaan kuota internet gratis program Pemerintah RI, yang didaftarkan melalui Data Pokok Pendidik (Dapodik). Dengan begitu, Disdik bisa mengetahui berapa banyak program pembelajaran jarak jauh dapat diikuti peserta didik di kota Bengkulu. Terkait hal itu, Kepala SMPN 13 Kota Bengkulu Tarmizi MPd mengaku terkejut dengan kebijakan baru tersebut. Menurutnya, dikembalikannya pembiayaan pembelian kartu perdana XL beberapa waktu lalu diyakini membebani biaya pengeluaran sekolah. \"Saya baru dapat kabar adanya perubahan ini. Hal ini jelas membebani sekolah, karena harus membayar seluruh paket data siswa,\" katanya. Satuan pendidikan, kata Tarmizi, sudah menghitung kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan sekolah untuk pembayaran kuota internet kerja sama pemerintah kota dengan XL Axiata. Jumlahnya sebelum beban subsidi dilimpahkan mencapai Rp 6 jutaan. Itu artinya jika beban subsidi pemkot dicabut dan dikembalikan ke sekolah, maka sekolah harus membayar penuh dua kali lipat dari rancangan awal. \"Saya coba koordinasi dengan kepala sekolah lain melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekola (MKKS), apakah kebijakan tersebut sudah diketahuinya,\" terangnya mengakhiri. (247)  

Sumber: