Ekspor Batu Bara Turun 50%

BENGKULU,BE- Ditengah pesatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Salah satu sektor unggulan provinsi ini malah mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada sektor ekspor batu bara. Bahkan pada dua bulan terakhir penurunannya mencapai 50 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

\"Jika pada pada tahun sebelumnya setiap bulannya kita mampu mengekspor sekitar 300 ribu ton. Namun dalam dua bulan terakhir ini kita hanya mengekspor sekitar 150 ribu ton dalam satu bulannya,\" terang Humas Asosiasi Pertambangan Batu Bara (APBB) Bengkulu, Edi Hadi Sudarmo bersama Direktur Eksekutif APBB, Safran Junaidi.

Turunnya ekspor batu bara ini tidak lain karena pengalihan BBM yang digunakan jasa angkutan batu bara dari BBM  subsidi ke BBM non subsidi disaat harga batu bara sedang anjlok. Menurut Edi mereka bukannya tidak mau berpindah ke BBM non subsidi tapi mereka meminta pemerintah untuk menunggu harga batu bara stabil baru melakukan pemindahan tersebut.

\"Saat ini pengusaha batu bara ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Karena ketika harga anjlok kita justru diwajibkan menggunakan BBM non subsidi,\" jelasnya. Jika keadaan ini terus berlanjut, akan berdampak pada perekonomian daerah. Selain itu akan berakibat hilangnya mata pencaharian masyarakat bengkulu yang saat ini bekerja di sektor pertambangan.

Saat ini sudah ada tiga pertambangan yang berhenti sementara mengangkut hasil pertambangan mereka ke Pulai Baai.  Ketiga Pertambangan tersebut adalah PT Core Mineral Indonesia (CMI), PT Indonesia Riau Sri Apantika (IRSA) dan PT Bara Adi Pratama (Bama). Ketiga Pertambangan tersebut berada di wilayah Bengkulu Utara yaitu di Ketahun dan Putri Hijau.

\"Ketiga Pertambangan tersebut berhenti mengangkut karena biaya pengangkutan tidak seimbang dengan keuntungan yang didapat. Namun mereka masih melakukan aktifitas pertambangan, mereka akan mengangkut jika harga sudah stabil,\" ungkap Edi.

Masalah lainnya adalah, karena angkutan batu bara menuju pelabuhan di Bengkulu hanya bisa menggunakan angkutan darat dengan jumlah tonase angkutan yang terbatas. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan cukup besar untuk kebutuhan angkutan saja. Berbeda dengan di tempat lain, seperti di Kalimantan, mereka bisa menggunakan transportasi sungai, dengan biaya yang lebih rendah namun tonase yang diangkut sangat tinggi.

\"Untuk mengatasi masalah ini kami berharap pemerintah menunda pemberlakuan BBM non Subsidi tersebut hingga harga batu bara kembali membaik,\" pungkas Edi. (251)

Sumber: