APBD 2020 Fokus Lampu dan Jalan

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Proritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 telah disahkan dalam sidang paripurna yang ditandatanggani langsung Wali Kota, Helmi Hasan, kemarin (12/11). Dari hasil pembahasan tersebut, APBD 2020 mendatang masih fokus pada peningkatan infrastruktur jalan dan lampu penerangan jalan.

\"Lampu jalan ini menjadi fokus kita, tahun 2019 sudah kita cicil Rp 10 miliar, dan insya Allah APBD 2020 nanti ada Rp 100 miliar. Jadi tidak ada lagi gang di RT-RT yang tidak ada lampu jalannya,\" kata Walikota, Helmi Hasan usai paripurna tersebut.

Kemudian, sekitar Rp 200 miliar akan diplot untuk pemerataan perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini masih tanah, akan ditingkat menjadi hotmix, kemudian beberapa normalisasi persimpangan, dan pelebaran jalan. Termasuk diantaranya pembangunan trotoar, drainase, dan jembatan. \"Tahun ini adalah penyempurnaan, karena banyak link-link jalan yang dulu sempit sudah dilebarkan seperti Jalan Kapuas-Asahan dan lainnya.

Tapi jalan di lingkungan masyarakat memang masih banyak yang perlu dianggarkan di 2020 ini,\" jelas Helmi. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bengkulu, Suprianto SIP mengatakan dengan disahkannya KUA PPAS ini, maka menjadi landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2020. Agenda selanjutnya adalah melakukan pembahasan kembali terhadap R-APBD tersebut. \"Kita menunggu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan bukunya dulu, baru kita Banmuskan lagi untuk jadwal APBD 2020 ini disahkan. Tapi insya Allah dalam bulan ini,\" kata Suprianto.

Ditambahkan, Waka I DPRD Kota, Marliadi SE dalam pembahasan RAPBD 2020 ini akan kembali dibahas secara mendetail, terutama kegiatan/program yang berjalan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebutuhan setiap OPD berbeda-beda, namun dewan akan melihat skala prioritas yang akan disetujui mana yang belum disetujui, sehingga ploting anggaran di OPD bisa lebih efektif dan efisien. \"Di tingkat komisi sudah dibahas, banyak kebutuhan OPD yang mungkin belum terakomodir, seandainya ada kegiatan yang memang butuh anggaran bisa kita naikkan, tetapi mana yang tidak prioritas maka kita kurangi,\" imbuh Marliadi. (805)

Sumber: