117 Titik Lahan dan Hutan di Bengkulu Terbakar

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Sebanyak 117 titik lahan dan hutan di Provinsi Bengkulu terjadi kebakaran. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu, Sorjum Ahyan mengatakan, data kebakaran hutan dan lahan itu terjadi sejak dua bulan lalu. \"Dari pantuan satelit kita, ada ratusan titik lahan dan hutan terbakar,\" terang Sorjum kepada BE, kemarin (18/9).

Kebakaran hutan dan lahan itu, menurut Sorjum terjadi lantaran ada peningkatan musim kemarau di Bengkulu. Kondisi kemarau panjang itu tidak hanya di Bengkulu, tapi juga terjadi di provinsi lain di Indonesia. \"Memang ada peningkatan musim kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir,\" tambahnya.

Dari data Dinas LHK Provinsi Bengkulu, kebakaran hutan dan lahan itu selama bulan Agustus lalu tercatat 52 titik. Sedangkan dari 1-15 September ini, sudah mencapai 65 titik. Terbanyak di Kabupaten Kaur dengan 16 titik. Kemudian di Rejang Lebong 15 titik, Bengkulu Utara sebanyak 10 titik, Bengkulu Selatan 8 titik, Bengkulu Tengah (Benteng) 5 titik, Lebong dan Seluma masing-masing 3 titik, Mukomuko 4 titik serta Kepahiang 1 titik. \"Setiap bulan, jumlahnya meningkat titik kebakaran,\" beber Sorjum.

Sorjum mengatakan, titik hotspot relatif besar luas lahan yang terbakar terjadi di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, dan lahan Bukit Kandis di Kabupaten Bengkulu Tengah. Di Pulau Enggano kebarakan hutan dan lahan itu yang mencapai 30 hektar lebih.\"Di Pulau Enggano itu terjadi bukan terjadi sekali tetapi sudah beberapa kali ini,\" tambahnya.

Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan itu, Dinas LHK Provinsi telah menurunkan tim di lapangan untuk menanggulangi terjadi kebakaran. Tidak hanya tim Dinas LHK, untuk memadamkan api juga dibantu pihak lain termasuk dari masyarakat. \"Tim pemantau juga kita turunkan, sehingga ketika terjadi kebakaran bisa dilakukan antisipasi secara dini,\" paparnya.

Sorjum menegaskan, kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi pada lahan milik masyarakat. Kualitas udara cenderung ada peningkatan kandungan CO2-nya. Sehingga berpotensi mengalami kebakaran di wilayah hutan dan lahan masyarakat. \"Dikhawatirkan potensi kebakaran masih akan terus terjadi. Belum lagi musim kemarau ini diprediksi masih akan berlangsung lama,\" ujarnya.

Meski banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan itu, namun menurut Sorjum belum masuk katagori berbahaya. Meski demikian, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan terlebih dahulu. Khususnya kepada perusahaan perkebunan juga tetap dilarang untuk membuka lahan dengan cara membakar. \"Sehingga karhutla di wilayah Bengkulu tidak seperti daerah lain yang sudah sangat mengkawatirkan,\" tutupnya.

BNPB: Jadi Perkebunan Kelapa Sawit

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo angkat bicara soal motif adanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini tengah menimpa sejumlah wilayah di Indonesia. Menurut dia, karhutla disebabkan oleh manusia dengan motif land clearing.

Motif pembakaran tersebut diterapkan karena lebih murah untuk membuka lahan perkebunan. Perwira tinggi TNI ini bahkan mengungkap bahwa seluas 80 persen lahan yang terbakar berubah menjadi lahan perkebunan.“Sebesar 99 persen karhutla akibat ulah manusia, 80 persen lahan terbakar berubah menjadi lahan perkebunan,” kata Doni dalam keterangannya, Rabu (18/9).

Doni menjelaskan, karhutla yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan merupakan fenomena alam El Nino yang lemah dan menyebabkan kemarau panjang menjadi salah satu penyebab api sulit dipadamkan. Pasalnya, dalam kondisi tersebut curah hujan menjadi lebih sedikit.

Pembukaan lahan dengan cara dibakar itu disinyalir untuk digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Indonesia sendiri saat ini memiliki 14,3 juta hektar perkebunan kelapa sawit.Namun, dalam menangani masalah karhutla, lanjut Doni, pemerintah tidak dapat mengatasinya sendiri sehingga dibutuhkan sinergi seluruh pihak. “Karhutla adalah ancaman permanen. Maka solusinya juga harus permanen,” ucap Doni.

Menurut Doni, sinergi pentahelix yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi diperlukan untuk mengatasi penanganan karhutla. Pemerintah daerah juga dapat menjadi ujung tombak dalam pemadaman api sebelum membesar.“Pimpinan daerah juga wajib melakukan pengawasan, memberikan sanksi atau tindakan administratif bagi yang melanggar,” jelas Doni.

Untuk diketahui, pada Selasa (17/9) kemarin, polisi telah menetapkan 218 orang dan 5 perusahaan sebagai tersangka karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Jumlah tersebut bertambah dari total 185 tersangka individu dan 4 perusahaan.(151/JPG)

Sumber: