Dewan Tegur Dinas PUPR

Belum Ada Proyek Dikerjakan

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Merespon belum ada satu pun proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, menjadi pertanyaan DPRD kota.  Pasalnya, dari total anggaran Rp 130 miliar yang diplotkan untuk infrastruktur, justru tidak bisa direalisasikan secara maksimal. Apalagi saat ini sudah memasuki pertengahan tahun.

Plt Kadis PUPR Kota Bengkulu, Benni Irawan menjelaskan hal ini dikarenakan perencanaan dan realisasi proyek fisik berada pada satu tahun anggaran sehingga tidak terkejar.  \"Seyogyanya, supaya cepat berjalan harusnya perencanaan itu H-1 tahun berjalan, sehingga pada awal tahun berikutnya bisa langsung dikerjakan,\" ujar Benni usai menghadiri rapat bersama seluruh anggota DPRD Kota, kemarin (27/5).

Pihaknya mengakui bahwa serapan anggaran di Dinas PUPR hingga triwulan kedua ini masih sangat minim, ditambah lagi ada beberapa proyek fisik yang terpaksa ditender ulang karena berdasarkan verifikasi pihak ULP tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain SE sangat menyayangkan keterlambatan realisasi proyek ini, ditambah lagi sejak awal tahun lalu pihak PUPR tidak pernah memberikan konfirmasi/informasi apapun tentang kendala yang terjadi kepada anggota DPRD.

\"Kita ini memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, dan sampai hari ini belum ada proyek yang dikerjakan. Apa kendalanya kita tidak tahu karena PUPR diundang rapat selama ini tidak hadir,\" jelasnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota, Hamsi AMd mempertanyakan tentang usulan aspirasi yang disampaikan dewan apakah bisa dikerjakan tahun ini atau tidak. Dalam hal ini pihaknya mendesak agar usulan aspirasi itu diprioritaskan karena merupakan usulan langsung dari masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kadis PUPR Benni menjelaskan terkait usulan aspirasi ini dewan ini mayoritas pembangunan jalan lingkungan, dan setelah dievaluasi ulang, ternyata pihaknya kekurangan dana untuk merealisasikan secara keseluruhannya.

\"Dana yang teranggarkan untuk usulan aspirasi itu Rp 23 miliar, sedangkan setelah dihitung ulang dibutuhkan dana Rp 95 miliar. Maka dari 1 paket itu kita pending dulu lelangnya, dan rencananya dibahas lagi di APBDP 2019, kalau misal ada anggaran tambahan kita kerjakan, kalau tidak ada terpaksa kita coret/pangkas sehingga dana Rp 23 miliar itu bisa cukup,\" papar Benni. (805)

Sumber: