Anggaran PUPR Bakal Dipangkas

Untuk Bayar Utang ke Kontraktor

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berencana melakukan rasionalisasi anggaran pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Rasionalisasi anggaran yang akan dilakukan dalam APBD Perubahan mendatang tersebut untuk membayar sisa utang kepada pihak ketiga atau kontraktor sebesar Rp 168 miliar. Utang tersebut diperoleh dari kegiatan tahun 2017-2018 lalu.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, diutamakan dulu untuk bayar utang,” ujar Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Ir Mulyani kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (19/5).

Dikatakannya, dari rencana rasionalisasi itu, ada dua program besar yang akan dirasionalisasi, yakni pembangunan gedung berbasis web senilai Rp 40 miliar dan program renovasi kantor gubernur dengan anggaran mencapai Rp 15 miliar. Totalnya sekitar Rp 55 miliar anggaran di Dinas PUPR akan dirasionalisasi.  “Sementara dua program ini,” paparnya.

Namun demikian, untuk menutup semua pembayaran utang ke pihak ketiga, tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa kegiatan lain yang akan dirasionalisasi. Namun hal tersebut masih akan dilakukan pembahasan terlebih dahulu.  “Masih dibahas lagi,” tambah Ning, sapaan akrabnya.

Sisa utang kepada pihak ketiga yang masih cukup besar tersebut, juga masih akan dilakukan alternatif lainnya. Bisa saja program di OPD lain akan dilakukan rasionalisasi. Mengingat kebutuhan rasionalisas anggaran itu tidak hanya untuk melakukan pembayaran utang, tapi juga untuk melakukan perbaikan jalan pasca bencana alam yang terjadi bulan lalu. “Kebijakan ada di Pak Gubernur,” paparnya.

Terkait perbaikan jalan, menurut Ning, proses perbaikan jalan sedang berjalan. Terlebih menghadapi lebaran Idul Fitri ini, Gubernur telah berpesan agar perbaikan jalan bisa dipercapat.“Pihak ketiga juga kita minta untuk mempecepat menyelesaikan pekerjaan,” terang Ning.

Begitu pun jalan dan jembatan yang rusak akibat terkena bencana alam, juga tetap dilakukan perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan penggunakan anggaran rutin maupun paket pemeliharaan. Dengan demikian, masyarakat bisa menggunakan akses jalan tersebut. “Kita lakukan perbaikan, intinya jalan tersebut bisa dilalu oleh masyarakat,” tandasnya. (151)

Sumber: