Kaum Milenial, Banyak Apatis Pemilu

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Para peserta pemilu masih banyak yang belum menyasar kaum milenial atau anak muda. Padahal jumlah kaum milenial untuk di Provinsi Bengkulu sendiri cukup tinggi. Setidaknya kaum milenial ini menyumbang sekitar 40 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 1.382.760 pemilih yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu.  Dari banyaknya kaum milenial yang ada, banyak yang masih apatis atas digelarnya pemilihan umum (pemilu).

Hanya sebagian kecil kaum milenal yang melek dengan politik. Presidium Pendidikan Kaderisasi Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PPK PP PMKRI), Fibrisio H Marbun mengatakan, hasil survei memang masih menunjukan bahwa kaum milenial masih apatis dengan politik.

\"Kaum milenial ini ada dua tipikal, ada yang melek politik dan ada juga yang apatis. Hasil survei masih banyak apatis,\" terang Fibrisio kepada Bengkulu Ekspress, usai mengisi seminar nasional kaum milenial dalam mensukseskan pemilu yang jujur, damai dan sejuk di Gedung Serbaguna (GSG) Pemprov Bengkulu, kemarin (9/4).

Sifat apatis itu tentunya akan berdampak dengan menurunya angka pemilih yang melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April mendatang. Untuk itu, golput pada kaum milenial harus menjadi perhatian serius. Baik itu untuk peserta pemilu maupun dari penitia pemilu. \"Jika golput maka masalah bangsa ini akan semakin runyam,\" tambahnya.

Apatisnya kaum milenial itu, lanjut Fibrisio menjadi persoalan besar jika hal ini terus terjadi. Sebab, pemikiran dan tindakan suatu pilihan kaum milenial menjadi penentu nasib bangsa kedepannya. \"Kita sangat optimis kaum milenial tidak sampai seperti itu,\" tambahnya.  Beberapa upaya dilakukan, khususnya PMKRI dengan melakukan sosialisasi hingga seminar kebangsan. Mengingat anggota PMKRI sendiri rata-rata dari kaum milenial.  \"Kita terus lakukan roadshow keberbagai daerah, agar pemilih milenial ini bisa menentukan pilihannya,\" papar Fibrisio.

Tidak hanya itu, penyelenggaraan pemilu serentak ini tentunya harus berjalan bersih dan damai. Kaum milenial tidak hanya dituntut untuk memilih salah satu calon, tapi yang lebih diutamakan calon yang dipilih tersebut membawa nasib bangsa lebih baik.

\"Bukan memilih A dan B, tapi memilih pemimpin yang bisa membawa bangsa kearah yang lebih baik,\" tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman mengatakan, pemilih yang telah menentukan pilihannya menjadi hal penting untuk dilakukan. Sebab, satu suara yang disumbangkan menjadi modal kemajuan bangsa. \"Kalau kita salah memilih juga akan berimbas kepada daerah,\" terang Kapolda. Lanjutnya, tidak ada alasan lagi pemilih tidak mendatangi TPS untuk menentukan pilihaannya. Sebab, pada tanggal 17 April mendatang, akan menjadi libur nasional.

\"Silahkan memilih, karena di hari pemilihaan juga telah menjadi libur nasional,\" tuturnya.  Kapolda juga mengingatkan dalam tahun politik, masyarakat diminta untuk tidak sampai ikut menyebarkan berita hoaks. Apalagi sampai ikut menjelek-jelakan calon satu dengan calon lainnya. Jika hoaks itu tetap dilakukan, maka hukum pidana juga telah menantu untuk semua pelakunya.

\"Pidananya juga sudah lumayan. Saya minta betuk, agar tidak ikut menyebarkan berita hoaks,\" tegas Supratman. Kondisi saat ini, lanjutnya Bengkulu menjadi daerah aman dalam konflik pemilu. Untuk itu, keamanan ini harus terus dijaga. Masyarakat yang telah menjadi pemilih tetap untuk dapat memilih sesaui dengan hati nurani. Karena ini menjadi kepentingan bangsa.  \"Siapapun pemenangnya itulah yang kita dukung. Pakailah hati nurani dalam memilih, agar tidak salah memilih,\" pungkasnya.

17 April Resmi Libur Nasional

Sementara itu, terkiat libur nasional pada tanggal 17 April yang bertepatan hari pencoblosan, secara resmi Presiden Joko Widodo menandatangani surat keputusan presiden (keppres) tentang libur nasional. Keppres Nomor 10 Tahun 2019 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 itu ditandatangani pada 8 April 2019. \"Keppresnya sudah keluar. Jadi 17 April menjadi libur nasional,\" terang Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar.

Dikatakannya, penetapan hari libur nasional dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga tidak ada alasan lagi, masyarakat untuk tidak menentukan hak pilihnya.  \"Silahkan untuk menggunakan hak pilihnya,\" paparnya.

Sesuai dengan aturannya, jika ada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang tidak meliburkan karyawannya terkecuali bagi petugas pemilu maupun pemantau pemilu, maka akan ada sanksi yang disiapkan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyiapkan sanksi tersebut. \"Pilihan yang kita berikan itu menentukan keberlangsungan bangsa ini. Maka dari itu, jangan ada instansi manapun yang tidak meliburkan karyawannya,\" pungkas Bahtiar. (151)

Sumber: