Pelindo Didesak Tambah Lahan Hibah
BENGKULU, Bengkulu Ekspress - PT Pelindo II Bengkulu dituntut untuk memprioritaskan 456 kepala keluarga (KK) di Kampung Nelayan, Kelurahan Sumber Jaya mendapatkan sertifikat hibah lahan dari total luas 12,18 hektar. Selain memprioritaskan warga yang telah menghuni Kampung Nelayan, 350 KK yang akan direlokasi dari Kampung Bahari dan Teluk Sepang juga harus mendapatkan solusi.
Wakil Ketua (Waka) III DPRD Provinsi Bengkulu, Elfi Hamidi Marsudin mengatakan, warga 350 KK juga harus mendapatkan hak yang sama, ketika direlokasi oleh PT Pelindo II Bengkulu. Jika tidak diberi lahan, maka warga juga bakal menuntut hak yang sama.
\"Relokasi juga butuh solusi. Jangan sampai mereka juga tidak mendapatkan hak yang sama dengan warga lain,\" ujar Elfi kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (30/1).
Dijelaskannya, PT Pelindo dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu memang sudah bersepakat akan merelokasi 350 warga itu ke wilayah lahan yang akan dihibahkan. Namun demikian, ternyata setelah dihitung oleh Badan Pertanahaan Nasional (BPN) dari 12,18 hektar lahan yang ditempati 456 KK itu hanya tersisa sekitar 5 hektar lagi.
Dari sisa lahan 5 hektar itu, Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) telah membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 2 hektar. Artinya, 3 hektar yang tersisa tersebut tidak akan mempu mengakomodir untuk lahan perumahaan 350 KK tersebut. \"Solusinya, agar bisa mengakomodir semua maka harus ditambah lagi lahannya. Bisa saja ditambah sekitar 3 hektar lagi,\" bebernya.
Untuk menambah 3 hektar itu, maka menurut Elfi tidak bisa dilakukan secara sekaligus berbarengan dengan hibah lahan untuk 456 KK itu. PT Pelindo II Bengkulu harus kembali mengusulkan ke Kementeria BUMN untuk pelepasan aset sekitar 3 hektar itu. \"Usulkan kembali untuk penambahaan. Tapi itu memang membutuhkan proses dan kepastian,\" tambah Elfi.
Elfi menegaskan, untuk saat ini, PT Pelindo II Bengkulu harus bisa fokus untuk terlebih dahulu menyerahkan lahan 12,18 hektar itu ke warga. Jangan sampai hal tersebut tidak dilaksanakan, sebab program tersebut merupakan janji Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Bengkulu beberapa tahun lalu.
Apalagi rencana, Joko Widodo akan datang ke Bengkulu pada bulan Februari mendatang, sembari menyerahkan sertifikat lahan tersebut. \"Itu kan sudah janji presiden, artinya harus dilaksanakan. Jangan sampai ketika presiden datang ke Bengkulu, hibah lahan tersebut justru belum siap,\" tegasnya.
Elfi juga meminta, masyarakat untuk tetap manahan diri jangan ada yang sampai melakukan demo ketika presiden sampai di Bengkulu nanti. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemkot dan PT Pelindo II harus segera menggelar rapat bersama dalam mengatasi masalah tersebut. Sehingga ada kepastian, hibah lahan tersebut dilakukan kepada masyarakat. \"Ini perlu dirapatkan secara bersama. Jangan sampai tidak ada solusi, yang membuat warga menjadi gaduh,\" tandas Elfi. (151)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: