Sekda dan Kapolres se-Provinsi Bengkulu Bersinergi Tingkatkan Percepatan Pengamanan dan Penegakan Hukum Penyal

Bengkulu, Bengkuluekspress.com - Sekretaris daerah (Sekda) dan Kapolres kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, menyatakan siap bersinergi dalam percepatan pengamanan dan penegakan hukum penyaluran program nasional bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial RI. Kesiapan ini tertuang dalam rapat dan MoU (Memorandum of Understanding) Pengamanan Penyaluran Bansos, yang ditandatangani sekda kabupaten/kota dan Kapolres se-Provinsi Bengkulu, di aula Grage Hotel Bengkulu, Jumat (25/01).

Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kemensos RI, Naziarto mengatakan, mengapresiasi tinggi bagi Gubernur dan Kapolda Bengkulu, telah menindaklanjuti MoU antara Mensos RI dan Kapolri ini secara cepat dan sigap. Terlebih tindak lanjut aksi ini merupakan tercepat ke-2 se-Indonesia, setelah Provinsi Jawa Barat.

“Kami berharap kedepan dalam proses penyaluran bansos ini bisa cepat, tepat dan akurat. Dengan menitik beratkan kepada 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi,” jelas Naziarto.

Hal senada juga disampaikan Kapolda Bengkulu Brigjend Pol. Supratman, yang ikut hadir dalam acara penandatanganan MoU itu.

Dia mengatakan, realisasi MoU yang telah ditandatangani ini harus dilakukan. Polda Bengkulu dan jajaran secara aktif melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut. Dirinya mengaku akan mengerahkan dan melakukan pengawasan melalui seluruh Kapolres sampai kepada jajaran Babinkamtibmas.

“Jadi sekarang lebih tersistematis secara sistemnya sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan tersebut, terutama tepat sasaran, itu yang paling penting,” ungkap Brigjend Pol. Supratman.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto mengatakan, terkait dengan MoU yang merupakan turunan dari MoU Mensos RI dan Kapolri ini, Pemprov Bengkulu berharap angka bansos bisa lebih dioptimalkan, mengingat tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu, terbilang masih cukup tinggi.

Disamping itu, untuk optimalisasi penyaluran Bansos pada tahun ini, para bupati dan walikota se-Provinsi Bengkulu, diminta memaksimalkan pendataan kepada masyarakat yang berhak menerima bansos tersebut.

“Bupati/Walikota untuk membantu dalam validasi data. Karena dalam pelaksanaan kegiatan ini, jangan sampai nanti yang menerima program itu malah justru yang tidak seharusnya,” terang Gotri Suyanto.

MoU ini sebagai tindak lanjut untuk membenahi tingkat kinerja dan layanan penyaluran Bansos pasca Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemensos RI dengan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Mabes Polri Jakarta, 11 Januari lalu.

Selain penandatanganan MoU, dilakukan pula rapat sinergi percepatan, pengamanan dan penegakan hukum penyaluran Bansos di Provinsi Bengkulu, 2019.

Hadir dalam acara penandatanganan MoU tersebut, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto, Kapolda Bengkulu Brigjend Pol. Supratman, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kemensos RI Naziarto, Kabiro Perencaan Sekjen Kemensos RI Adi Karyono dan Kadinsos Provinsi Bengkulu Iskandar ZO. (HBN)

Sumber: