Pembangunan Waduk Sulit Terealisasi

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pemerintah Kota Bengkulu sebelumnya sempat mewacanakan membangun waduk untuk mengatasi banjir di Kelurahan Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, dan Surabaya Kecamatan Sungai Serut.

Meski dianggap cara paling efektif untuk mengatasi banjir, namun rencana pembuatan waduk ini sulit untuk direalisasikan, karena selain meminta warga menghibahkan lahan, Pemkot juga memerlukan biaya yang mencapai Rp 300 miliar untuk pengerjaan proyek danau buatan tersebut.

\"Tidak mungkin dibangun oleh pemerintah sendiri karena membutuhkan dana yang besar sampai Rp 300 miliaran,\" kata Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Marjon MPd, kemarin.

Sebelumnya, pada zaman kepemimpinan Walikota H Helmi Hasan SE, pemerintah kota sempat mengajukan proposal pembuatan waduk ke pemerintah pusat. Hanya saja, meski telah sering dilakukan koordinasi rupanya proposal tersebut belum bisa direalisasikan, karena pusat juga tak memiliki dana berlebih yang bisa dihibahkan. Sedangkan, dana APBD tidak mencukupi untuk pembuatan waduk tersebut.

\"Itu direncanakan dulu, dan sudah diupayakan kerjasama pemerintah kota, provinsi dan pusat, tetap kita jalin komunikasi agar tercapai. Tapi memang sampai saat ini belum tercapai,\" beber Marjon.

Ia mengaku, pihaknya sempat untuk menggunakan cara lain yakni membujuk warga agar dapat menghibahkan sebagian lahannya, hanya saja cara tersebut tak mendapat respon yang baik dari warga, karena sebagian warga lebih memilih untuk menjual dengan harga tinggi dibanding menghibahkan. Sedangkan, Pemkot memiliki anggaran yang minim, dan sebagian besar masih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota, Syafriandi ST MSi menjelaskan, setidaknya harus tersedia lahan 11 hektare untuk membuat waduk tersebut. Namun hasil survei di lapangan baru tersedia 3 hektare lahan kosong, dan pihaknya beberapa kali sudah melakukan komunikasi ke warga setempat terkait penghibahan lahan tersebut, dan tinggal beberapa orang lagi yang meminta tanahnya dibeli.

Sehingga, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap anggaran tersebut. \"Kita membutuhkan paling tidak lahan 11 hektare karena lebih luas lahan bisa lebih banyak menampung debit air. Tapi kendalanya perlu relokasi lahan milik warga, terkait soal ganti rugi hal itu masih dikaji bersama,\" pungkasnya. (805)

Sumber: