Pemprov Bengkulu Perkuat Akurasi Data Bansos, Operator SIKS-NG Digenjot Kapasitasnya

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berbenah dalam memastikan ketepatan data kesejahteraan sosial. Melalui Dinas Sosial, langkah konkret dilakukan dengan menggelar peningkatan kapasitas pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), sebagai fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Kegiatan ini menghadirkan tim dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI untuk memberikan penguatan teknis kepada para operator daerah, yang menjadi ujung tombak dalam penginputan dan pemutakhiran data.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menegaskan bahwa kualitas data sangat ditentukan oleh kemampuan para operator. Terlebih, data tersebut digunakan untuk menentukan klasifikasi desil 1 hingga desil 5 yang menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial.

“Fokus kita adalah meningkatkan kapasitas operator dan juga pimpinan perangkat daerah, agar persoalan data yang tidak akurat bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujar Khairil, Selasa (21/4/2026).

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Genjot Perbaikan Irigasi, Lima Titik Mulai Ditangani

BACA JUGA:Target Operasional Mundur, 25 Gerai Koperasi Merah Putih di Bengkulu Capai Progres di Atas 50 Persen

Ia mengakui, persoalan data sempat menimbulkan dampak serius, salah satunya ketika sekitar 92 ribu peserta BPJS yang didanai APBN dinonaktifkan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Merespons kondisi tersebut, Pemprov Bengkulu bergerak cepat dengan melakukan koordinasi lintas wilayah, termasuk melalui pertemuan di Kabupaten Rejang Lebong. Dinas Sosial juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual guna memastikan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Khairil menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menjamin akses layanan kesehatan tetap terbuka bagi masyarakat, sesuai arahan Gubernur Bengkulu.

“Jika ada kendala dari pembiayaan APBN, maka akan kita dukung melalui APBD. Yang terpenting, masyarakat tidak boleh terhambat dalam mendapatkan layanan BPJS,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swifanedi Yusda, menyampaikan bahwa tujuan akhir dari penguatan ini adalah tersedianya basis data yang akurat, terpadu, dan dapat dipercaya.

Menurutnya, data SIKS-NG tidak hanya digunakan untuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi juga menjadi rujukan dalam berbagai kebijakan lain, termasuk sektor pendidikan seperti program Sekolah Rakyat.

“Kita ingin memastikan data yang digunakan benar-benar valid. Oleh karena itu, ke depan kita juga melibatkan Badan Pusat Statistik untuk menyelaraskan proses pendataan,” jelas Swifanedi.(**)

Sumber: