\"Kalau naik itu pasti, tapi besarannya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat,\" terang Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Bengkulu, Syaiful Anwar kepada BE, kemarin (30/5).
Ketika keputusan dari pemeritah pusat dikeluarkan, maka tuslah lebaran kan diterapkan.
Syaiful menegaskan, pemberlakukan tuslah lebaran itu hanya bisa dilakukan H-7 hingga H+7 lebaran.
\"Kalau sebelum itu, belum bisa diterapkan. Tapi biasanya dua minggu sebelum lebaran sudah ada keputusan kenaikan tarif itu,\" tuturnya.
Jika ada yang menaikkan sebelum H-7 lebaran ataupun lebih dari H+ lebaran, maka dipastikan PO bus itu akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah. Sebab, kenaikan tarif itu bisa dilakukan ketika sudah ada kebijakan dari pemerintah.
\"Kalau ada yang naikkan sebelum waktunya, itu tidak benar. Kita akan melakukan pengawasan terus,\" tambah Syaiful.
Untuk menghadapi kelonjakan penumpang, sejauh ini Organda masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bus. Sebab, PO Bus yang ada di Bengkulu hanya ada sebanyak 5 perusahaan dengan jumlah bus sekitar 400 unit.
\"AKAP kita memang masih terbatas karena memang hanya ada 5 PO. Tapi kita berharap bus yang ada mampu untuk memenuhi angkutan pemudik,\" ujarnya.
Jika pun nantinya ada kelonjakan penumpang, Organda tentunya akan berkerjasama dengan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bus. Bisa dengan penggunaan Bus Dampri maupun bus pariwisata yang dimiliki oleh pemda kabupaten kota maupun provinsi. Sehingga langkah tersebut mampu memenuhi angkutan kebutuhan pemudik.
\"Mudah-mudahan cukup karena tidak cuma angkutan daerat, ada angkutan udara juga,\" tandasnya. (151)