TAIS, BE- Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Seluma, kemarin siang (16/2) dikumpulkan Bupati Seluma H Bundra Jaya SH MH. Mereka dikumpulkan untuk membahas defisit anggaran sebesar Rp 46 milliar dalam APBD 2017. Defisit itu membuat kegiatan OPD tak memiliki dana. Menyikapinya bupati mengisntruksikan sejumlah kegiatan OPD dipending. Jangan dikerjakan dahulu, mesti menunggu ketersediaan anggaran.
“Tidak seluruh kegiatan ditunda pelaksanaannya. Jika ketersediaan anggran telah ada, maka silahkan dikerjakan sesuai aturan,” ujar Sekretaris Daerah Irihadi MSi kepada BE usai pertemuan dengan kepala OPD kemarin (16/2).
Ditegaskan Irihadi, defisit anggaran Rp 46 M tersebut terancam tidak tertutupi hanya dengan mengandalkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2016 yang hanya Rp 17 miliar. Silpa ini berasal dari sertifikasi guru di kabupaten Seluma.
“Saya harap OPD segera menyampaikan sejumlah kegiatan yang memang belum ada anggarannya ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sehingga bisa dibahas,” ucapnya.
Sekda memaparkan, total belanja 2017 ini tidak lebih dari Rp 893 miliar. Sesuai dengan besaran pendapatan daerah, baik dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) maupun pendapatan asli daerah (PAD). Sementara itu dari APBD tahun ini sebesar Rp 893 milliar, Anggaran yang dipos untuk kebutuan pelayanan dasar infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta ketertiban umum dan sosial Rp 204,3 miliar. Dengan rincian untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 106,8 miliar, pendidikan Rp 14,5 miliar, Kesehatan Rp 71,8, Sosial Rp 4,9 miliar sementara untuk ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp 7,9 miliar.
“Kita juga melihat terlebih dahulu skala prioritasnya. Mana yang penting dan mana yang tidak. Ini tidak lain untuk menyisiati defisit dan ini juga hasil koordinasi ke Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu,” ujarnya.
Data berhasil dihimpun, anggaran infrastruktur ditempatkan pada Dinas PU dan Tata Ruang, BPBD serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Anggaran kesehatan terbagi pada Dinkes Seluma, RSUD dan Sekretariat Daerah mencapai Rp 249,4 miliar. Kemudian OPD dengan anggaran besar dengan fungsi penunjang dan kebutuhan pemerintahan sebesar Rp 387,1 miliar. Jumlah tersebut termasuk biaya langsung dan tidak pangsung dengan masing masing rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 283,8 miliar, sedangkan belanja langsung sebesar Rp 103,3 miliar. SKPD yang memiliki fungsi pemerintahan ini meliputi 14 kecamatan dan Sekretariat Daerah dan DPRD, khusus Sekretariat Pemerintah Daerah dialokasikan Rp 135,1 miliar. (333)