BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan merangcang sistem komputerisasi pengawasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi. Itu jika sistem dengan penggunaan stiker, tidak efektif. Saat ini, formulasi pengawasan terus akan dievaluasi efektivitasnya.
\"Kita akan menerapkan sistem komputerisasi, jika memang sistem stiker tidak efektif,\" ujar Kadishubkominfo Provinsi Eko Agusrianto, kemarin.
Ia mengatakan saat ini pengawasan terhadap kendaraan pengangkut batu bara menggunakan stiker khusus dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) telah diberlakukan. Namun, banyak informasi dari jika angkutan batu bara yang melepas stiker saat pembelian BBM. \"Makanya, dimana kelemahannya kita evaluasi dulu. Apakah selama pemberlakuan pembatasan ini, data penggunaan BBM Subsidi berkurang atau tidak. Baru nanti kita cari solusinya,\" kata Eko.
Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi memberlakukan pembatasan pemakaian BBM subsidi bagi kendaraan pengangkut hasil tambang dan perkebunan sejak 15 Januari 2013.
Sebanyak 4.000 truk pengangkut hasil tambang dan perkebunan beroperasi di daerah ini dan diwajibkan menggunakan BBM nonsubsidi. \"Nanti Pemprov akan berkoordinasi dengan Pertamina apakah di lapangan serapan BBM nonsubsidi terjadi peningkatan,\" katanya.
Menuritnya, jika pengendalian pemakaian BBM bersubsidi bagi angkutan hasil tambang dan perkebunan mampu menghemat pengeluaran negara mencapai Rp 30 triliun. Jika dibagikan kepada 33 Provinsi, maka masing-masing bisa mendapatkan sekitar Rp 1 triliun. \"Padahal APBD kita sata hanya Rp 1,7 triliun. Sehingga betapa luar biasa dampaknya untuk pembangunan. Kita harus pastikan subsidi itu tepat sasaran,\" katanya.
Tidak Laku Sementara itu, data yang dihimpun BE di lapangan, SPBU yang menyediakan solar non subsidi masih tampak sepi. Saddad, pengurus Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Air Sebakul, yang ditunjuk langsung Pertamina untuk penyaluran BBM Nonsubsidi, mengatakan, sejak tanggal pemberlakuan pelarangan truk batubara membeli BBM Nonsubsidi tanggal 15 Januari lalu, SPBU Air Sebakul hanya mampu menjual 500 liter BBM Nonsubsidi saja. Ini sangat jauh dibandingkan penjualan BBM bersubsidi yaitu 8 sampai 10 ton perharinya.
\"Pada dasarnya kita siap untuk menyalurkan BBM Nonsubsidi sesuai yang ditunjuk oleh Pertamina, tetapi instasi terkait harus melakukan pengawasan di lapangan. Supaya para sopir truk batu bara itu mau membeli solar nonsubsidi,\" jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Ditambahkan Saddad, sejak diberlakukanya larangan pertanggal 15 Januari lalu, hanya satu hari itu saja yang berjalan efektif dan ada sopir truk batu bara yang membeli BBM Nonsubsidi. \"Hari pertama perberlakuannya, kami kira berjalan lancar karena hari itu ada sekitar 6 sampai 7 truk yang beli. Kami pun langsung meresponnya dengan menambah stok 8 ton,\" ungkapnya.
Saddad juga menjelaskan, bahwa selama ini pengawasan yang dilakukan Dinas ESDM Provinsi Bengkulu memang kurang, bahkan bisa dikatakan nihil. Karena sejak peraturan itu ditetapkan sampai saat ini, hanya satu hari saja ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM tersebut, yaitu pada hari Rabu (16/1). \"Hari kedua pemberlakuan perlarangan itu, ada orang Dinas ESDM dan kepolisian yang melakukan penjagaan di sini. Setelah itu, sampai sekarang belum ada lagi,\" jelas Saddad. (100/cw4)