Hal ini ditegaskan Sekretaris Umum KKT Bengkulu, Heriandi Amin saat menggelar konferensi pers, kemarin (21/9). \"Untuk kegiatan tabot 2016 ini, kami tidak akan mengambil bantuan provinsi. Seluruh pengurus KKT sudah sepakat untuk menolak bantuan itu. Yang kami minta pemerintah menghargai budaya tabot, baru kami bisa menghormati pemerintah,\" tegas Heriandi.
Menurutnya, dengan tidak adanya keterlibatan sedikitpun dari pemda provinsi dalam festival tabot ini, dipastikan tidak menganggu pegelaran tabot. Karena Tabot sudah ada sebelum provinsi Bengkulu ada, dan sudah menjadi budaya yang telah mempromosikan Bengkulu ke kancah internasional, bahkan tabot Bengkulu sudah masuk dalam United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco). Diakui Heriandi Amin, hal yang paling membuat pihak KKT kecewa adalah sejak kepemimpinan Gubernur Ridwan Mukti justru perhatian terhadap budaya tabot yang menjadi ujung tombak Bengkulu semakin tidak bisa dirasakan.
\"Tabot ini sudah masuk ke Internasional, kenapa pemerintah provinsi tidak peduli? Setiap tahun harus ribut dan harus demo dulu. Sedangkan hal ini adalah masalah kecil namun tidak bisa diberikan kebijakan yang elegan oleh pemerintah,\" tuturnya.
Pada prinsipnya, lanjutnya, perhatian dan bantuan pemerintah yang diharapkan bukan sekedar rupiah semata, tetapi bagaimana cara atau upaya pemerintah untuk selalu menghargai nilai budaya dan pelaku-pelaku yang mengemban tanggungjawab ritual tabot tersebut.
\"Yang kami inginkan adalah kepedulian, kenapa harus tunggu benturan dulu baru nanti dikasih uang. Jadi seakan-akan kami butuh uang. Yang ngerti tabot yaitu kami orang-orang tabot, Kenapa tiba-tiba ada orang luar yang dimasukkan dan itu tanpa ada koordinasi dan komunikasi lebih dahulu dengan kami, disitu salah satu bentuk kekecewaan kami,\" papar Heri.
Lanjut Heriandi, pagelaran tabot ini bukanlah sekedar bangunan tabot, pasar malam atau bazar, tetapi yang sebenarnya adalah proses ritual.
\"Jadi seakan-akan yang dilihat itu bazar, sedangkan yang dinilai oleh dunia itu adalah proses ritual. Bisa kita lihat setiap simpang itu ada bangunan tabot warisan Walikota Khairul Amri. Bisa saja saya hias kalau hanya ingin lihat bangunan tabot,\" bebernya.
Meski ritual tabut tetap dilaksanakan, namun Heri memastikan tidak akan melibatkan pemerintah Provinsi Bengkulu dan akan menggelar dengan cara yang lebih sederhana. Bahkan jika biasanya kegiatan dimulai di Gedung Daerah atau depan rumah dinas Gubernur, maka kali ini KKT akan mengubah jalur mulai depan Unihaz, dan melarang pemerintah provinsi untuk menggunakan segala macam bentuk atribut tabot dalam setiap kegiatan.
\"Kami tidak akan melaksanakan kegiatan tabot dengan pemda provinsi. Dan pemda provinsi jangan menggunakan nama tabot pada festival 1 sampai 10 Muharram nanti. Tabot itu kami yang punya, bukan pemerintah provinsi,\" tutup Heriandi Amin. (805)