TAIS, BE - Tidak harmonisnya hubungan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, sekaligus mencuatnya masalah pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (RAPBD P) tahun 2016, mendapat reaksi dari forum Kepala Desa Kabupaten Seluma. Forum Kades mengancam bakal berdemo memprotes DPRD Kabupaten Seluma, khususnya pimpinan dewan.
\'\'Masyarakat di Kabupaten Seluma dirugikan dengan adanya masalah ini. RAPBD yang baru disetujui beberapa hari lalu berpihak kepada rakyat atau tidak kita tidak tahu. Karena tidak ada publikasi yang dilakukan,”tegas Kepala Desa Lawang Agung, Kirman Effendi Ssos siang kemarin kepada BE (3/7).
Permasalahan yang terjadi di DPRD Seluma, anggota dewan sudah menggelar rapat paripurna pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD P tahun 2016. Kemudian draft RAPBD P itu diserahkan ke Provinsi Bengkulu untuk dievaluasi Gubernur Bengkulu. Ternyata draft tersebut ditolak. Karena Pemkab Seluma dan DPRD belum melakukan pembahasan Silpa 2016 lalu. Padahal seharusnya Silpa tahun 2016 dibahas dan diparipurnakan. Selain itu, kisruh masalah RAPBD P ini sendiri juga berawal dari tidak ditandatanganinya draft RAPBDP oleh dua Wakil Pimpinan DPRD Seluma Ulil Umidi dan Okti Fitriani. Hanya saja, dengan permasalahan ini Forum Kepala Desa Kabupaten Seluma mengancam akan menggelar aksi. \'\'Forum Kades di Kabupaten Seluma meminta penjelasan mengenai masalah ini,\'\' imbuhnya.
Kirman menilai wajar saja forum Kades Kabupaten Seluma mempertanyakan masalah itu. Warga ingin tahu sesungguhnya apa yang menjadi perdebatan pimpinan DPRD Seluma. Kalau memang untuk kepentingan masyarakat seharusnya bisa duduk bersama dan sepakat membahas RAPBDP. DPRD Seluma harus menjelaskan berapa besaran pagu anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan, jalan, jembatan, pendidikan, pertanian. Berapa besaran anggaran yang akan digunakan untuk ketahanan pangan. Termasuk besaran dana bansos jika memang dianggarkan.
“Selama ini masyarakat termasuk forum kades tidak mengetahui secara detail, rincian penggunaan anggaran di Kabupaten Seluma,” tegasnya.
Kirman meminta agar DPRD Seluma dan Pemkab Seluma bisa mengumumkan rincian draft APBD melalui media. Memberikan penjelasan berapa besaran anggaran. Apalagi APBD Kabupaten Seluma tahun 2016 ini besarnya mencapai Rp 900 milliar lebih. Tentunya anggaran tersebut cukup besar, jika digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seluma.
“Kita hanya minta kejelasan saja, jika sudah jelas kami tidak akan menggelar aksi,” singkatnya. (333)