BENGKULU, BE - Ketua RT 9 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Zainal Abidin terpaksa mengirim surat ke Presiden Joko Widodo pada tertanggal 14 Maret lalu. Hal ini lantaran warganya atas nama Sumini tidak bisa lagi berobat gratis dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS), karena telah dihapus sebagai warga miskin.
Zainal Abidin mengungkapkan, berdasarkan pendataan terbaru, setidaknya ada 30 kepala keluarga (KK) yang masih miskin di RT-nya dan termasuk keluarga Sumini tidak lagi masuk ke penerima KIS tersebut. Padahal kartu itu baru diterimanya Januari 2016 lalu.
Penolakan itu terjadi pada 12 Maret lalu saat anaknya Sumini sedang sakit demam berdarah. Namun saat dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara, langsung ditolak dengan alasan kartu jaminan kesehatannya sudah dihapus.
Sumini pun menangis melapor ke ketua RT dan akhirnya disuruh mengecek ke Dinas Sosial, BPJS dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, namun tidak ada solusi dengan alasan sudah di coret.
\"Jadi menangislah dia datang ke rumah saya, maka saya buat surat kepada presiden langsung dan dipaparkan kronologis yang sebenarnya,\" ungkap Zainal.
Setelah mendapat penolakan itu, Sumini pun memilih merawat anaknya dengan menggunakan fasilitas umum. Karena terus membayar, akhirnya ia meminta keluar dari rumah sakit dan hanya dirawat di rumahnya. Karena masih dalam keadaan sakit, ia pun terpaksa membayar cukup mahal sehingga meminjam dari sanak famili dan tetangga sekitar.
\"Saat cicek oleh pihak rumah sakit, ternyata kartu saya nonaktif. Padahal teman-teman saya yang lain masih aktif semua. Pihak rumah sakit beri solusi agar ambil umum saja selama 2 hari 2 malam dan membayar Rp 1,5 juta,\" aku Sumini yang bekerja sebagai penjual jamu gendong ini.
Seiring berjalannya waktu, 3 hari yang lalu Presiden RI Joko Widodo langsung memberikan respon dengan cara meminta kepada Sekretariat Negara (Setneg) menindaklanjuti surat tersebut dan mempertemukan seluruh petugas pendataan warga miskin se-Kota Bengkulu, termasuk petugas BPJS.
Dari pertemuan tersebut, ternyata di Kelurahan Rawamakmur hanya keluarga Sumini yang dicoret karena dianggap sudah mampu, padahal pencoretan tersebut tanpa sepengetahuan ketua RT dan lurah, termasuk Sumini sendiri.
Saat diinvestigasi, semua pihak yang berkaitan justru mengaku tidak tahu dan saling melempar bola. Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Humas Setda Kota Bengkulu, Salahuddin Yahya mendatangi rumah Sumini, kemarin.
Menurutnya, dalam pendataan yang dilakukan petugas tersebut terkesan hanya asal-asalan tanpa menemui langsung warga yang bersangkutan. Namun ia mengapresiasi respon dari Presiden RI Jokowi yang menindaklanjuti dalam kerumitan yang dialami salah satu warga dalam kepengurusan kartu kesehatan anaknya. Pemkot sendiri akan segera melakukan verifikasi mengenai dicoretnya Sumini dari daftar yang seharusnya menerima KIS tersebut.
\"Kita telusuri dan investigasi dari mana titik awalnya sampai nama itu hilang. Ternyata memang ada secara teknis proses verifikasi di lapangan itu bermasalah,\" terang Salahuddin yang didampingi Camat Muara Bangkahulu, Dihwanto dan Kepala Lurah Rawamakmur M Dahilin, kemarin.
Menurutnya, solusi yang harus diambil yakni harus ada koordinasi yang berkesinambungan di lapangan, kemudian pengambilan data warga itu harus sepengetahuan perangkat yang ada di sekitar lingkungan warga seperti RT, lurah dan camat.
\"Yang jelas, pada saat proses verifikasi dilakukan petugas itu, kemungkinan besar keluarga ibu ini ikut tercoret padahal maksud pencoretan itu tidak sama dengan kepentingan. Ibu ini kan kartu kesehatan, kok tercoret juga di daftar warga yang meninggal dan pindah itu,\" tanyan Salahudin.(805)