BENGKULU, BE - Terkait pemeriksaan terhadap pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu, atas dugaan korupsi dalam penggunaan dana kegiatan tahun 2015 lalu sebesar Rp 5,4 miliar oleh Polda Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu meminta kepada pengurus KONI untuk mempertanggungjawabkan hasil laporan yang sudah dipaparkan pada rapat tahunan beberapa minggu yang lalu, di hadapan para penyidik kepolisian.
"Uang itukan bukan uang pribadi tapi uang negara. Untuk itu silakan dipertanggungjawabkan ketika KONI benar dalam pemakaian anggaran," terang Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Parial SH kepada BE, Kamis (14/4). Parial mengatakan, KONI harus mampu untuk memaparkan semua laporan yang dituduhkan kepada lembaga tersebut. Kemudian pengurus KONI mesti mematuhi institusi penegak hukum dan sekaligus melengkapi semua bukti, baik secara administrasi maupun laporan keuangan lainnya. Hingga tidak ada celah lagi, atas tuduhan yang telah dilaporkan ke Polda Bengkulu tersebut.
Namun demikian, bila KONI melakukan pelanggaran, maka hukumlah yang akan mengambil jalan tengah penyelesaian tersebut.
"Saya yakin KONI mampu untuk menyelesaikan pemasalahan tersebut dan siap untuk melengkapi semua bukti-bukti yang ada," kata Parial.
Parial menambahkan, anggaran yang besarannya mencapai Rp 5,4 M dari APBD tersebut memang digelontorkan ke tubuh KONI pada tahun 2015 lalu. Untuk penyalurannya sendiri, dilakukan secara bertahap sesuai dengan usulan rangcangan kegiatan yang akan diselenggarakan. Baik untuk keperluan latihan atlet, hingga kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan KONI.
"Voting anggaran 2015 untuk KONI mencapai sekitar Rp 5,4 miliar. Usulannya juga kebanyaan untuk pembiayaan pra PON Jawa Barat," beber Parial.
Laporan kegiatan pertanggungjawaban tersebut, juga telah disampaikan pada rapat tahunan KONI pada beberapa minggu yang lalu. Dalam rapat tahun yang disampaikan tersebut, ada beberapa orang mungkin tidak puas atas pemaparan pengurus KONI hingga berujung pada pelaporan ke Polda Bengkulu. "Ada pemeriksaan, pasti ada laporan. Untuk itu silakan untuk dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Sementara tahun 2016 ini, dari voting rapat anggaran, KONI akan mendapatkan kucuran dana dari APBD sebesar Rp 6 miliar. Namun atas adanya kisruh yang terjadi di tubuh KONI, maka Gubernur Bengkulu meminta untuk menunda dalam pencairan anggaran tersebut.
"Tahun ini ada anggaranya, tapi Gubernur masih meminta untuk menyelesaikan permasalahan di KONI terlebih dahulu," ucap Parial.
Dengan adanya kisruh di tubuh KONI hingga berbuntut laporan ke Polda Bengkulu, DPRD meminta KONI untuk cepat menyelesaikannya. Hal tersebut mengingat bahwa PON Jawa Barat akan segera dimulai. Bukan hanya PON, KONI juga harus mempersiapkan Porwil yang akan diselenggaran di Bengkulu. Jika tidak cepat untuk diselesaikan, maka akan berdampak buruk pada olahraga Bengkulu.
"Kisruh KONI harus cepat diakhiri. Kasihan dengan para atlit yang telah siap untuk bertanding. Malu bila terget kita nanti tidak tercapai," tandasnya.
Siap Dipanggil Penyidik Setelah 4 orang ketua cabang olahraga (cabor) KONI diperiksa oleh pihak penyidik Polda Bengkulu, untuk memberikan keterangan tentang penggunaan dana kegiatan tahun 2015, Ketua Umum KONI Provinsi Bengkulu, Yuan Rasugi Sang (YRS), menyatakan siap jika ia yang selanjutnya akan dipanggil.
"Saya mendengar dari salah satu media cetak dan televisi Bengkulu, bahwa saya dipanggil oleh pihak Polda Bengkulu. Namun, sampai detik ini saya belum menerimanya. Jika memang saya dipanggil, saya siap untuk dipanggil 1 x 24 jam," ujar YRS, Kamis (14/4).
YRS mengatakan, ia sudah mengkonfirmasi kepada pihak penyidik Polda Bengkulu mengenai isu panggilan tersebut, termasuk ke seluruh alamat rumah, baik perusahaan maupun rumah pribadi. Namun, surat panggilan tersebut tidak ada, serta pihak penyidik polda Bengkulu juga tidak membenarkan hal tersebut.
"Saya sudah konfirmasi kepada pihak penyidik, apakah benar saya dipanggil? Pihak penyidik menjawab, belum ada dan jika nanti memang dipanggil kami akan konfirmasi," jelasnya.