BENGKULU, bengkuluekspress.com - Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Bengkulu Susi Marleny Bachsin mendukung penuh program dan kebijakan Gubernur Bengkulu, H Ridwan Mukti untuk melestarikan melindungi dan mengembangkan varietas bibit padi lokal Talang Benih, seperti yang disampaikan beliau saat melakukan gerakan tanam padi serentak di kabupaten Rejang Lebong.
\"Kita dukung kebijakan Gubernur untuk melestarikan bibit padi lokal,\" ujar Susi.
Namun, dirinya sempat prihatin dengan isu temuan beras yang mengandung logam berbahaya Cadminium (cd ) pada beras varietas asli seginim Kabupaten Bengkulu Selatan beberapa waktu lalu di sejumlah media. Ia menegaskan isu tersebut perlu disertai bukti pendukung yang lengkap dan teruji oleh laboratorium yang memang memiliki sertifikat uji laboratorium penguji yang bersertifikat.
\"Jangan asal, sehingga menimbulkan keresahan dan gejolak di kalangan para petani di Kecamatan Seginim dan sekitarnya yang sudah puluhan tahun menanam menggunakan varietas lokal asli daerah mereka,\" ujar Susi.
Menurut politisi wanita ini isu tentang temuan beras logam Seginim tersebut banyak sekali dampaknya bagi para petani di wilayah kecamatan Seginim dan sekitarnya, seperti penurunan harga beras seginim dari Rp 10 ribu rupiah menjadi Rp 7 ribu rupiah per kilogram.
\"Saya harap BKP (Badan Ketahanan Pangan) Provinsi Bengkulu justru dapat melindungi dan melestarikan varietas beras Seginim sebagai varietas unggulan daerah,\" ucapnya.
Selain, prihatin terhadap isu beras logam Seginim, Anggota Komisi IV DPR RI dapil Bengkulu juga prihatin dengan maraknya kapal trawl yang masih mengambil ikan di sekitar perairan laut Bengkulu.
Khsusus untuk masalah kapal trawl, Susi berharap ada keseriusan dan ketegasan dari pemerintah Provinsi Bengkulu Sehingga tidak terjadi lagi keributan antar nelayan tradisional seperti yang terjadi di Kabupaten Seluma beberapa waktu lalu.
Kedepan , Politisi Gerindra ini akan menyampaikan persoalan isu beras seginim mengandung logam berat dan masalah kapal trawl ke dalam rapat dengar pendapat bersama kementerian terkait di Jakarta sehingga ada solusi terbaik yang bisa di tempuh terkait ke 2 persoalan tersebut. (Dil)