TAIS, BE - Hingga kemarin belum ada satupun desa di Kabupaten Seluma menyerahkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dampaknya dana desa (DD) sebanyak 182 desa di Kabupaten Seluma pun terancam tak bisa dicairkan. Seluruh desa dipastikan belum bisa mendapatkan kucuran dana desa (DD) tahap pertama senilai Rp 43 miliar.
“Sampai sekarang kami belum menerima APBDes dari desa yang ada. APBDes merupakan pedoman belanja. Kalau belum ada, kami belum bisa mentransfer DD untuk tahap pertama sebesar 40 persen,” tegas Plt Kepala DPPKAD Seluma Deddy Ramdhani SE MSE MA pada BE saat diwawancarai BE siang kemarin (10/3) di ruang kerjanya.
Padahal awal April mendatang, DD tahap awal dikucurkan oleh pemerintah pusat sebesar 40 persen yakni Rp 43 milliar, dari total DD sebesar Rp 109 milliar untuk tahun 2016. Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD Seluma juga serentak ditransfer pada awal April. Untuk tahap pertama ADD ditransfer sebesar 40 persen dari total ADD sebesar Rp 59 milliar.
“Untuk ADD juga sama baru akan kami transfer awal April nanti,” ujarnya.
Kepala DPPKAD Seluma meminta agar desa segera menyerahkan APBDes, yang akan dijadikan sebagai pedoman belanja desa. Seluruh desayang akan mendapatkan DD dan ADD tahun 2016 diharapkan bisa menggunakan anggaran dengan baik. Kemudian digunakan sesuai dengan usulan yang sudah disusun dalam APBDes. Karena Pemkab Seluma akan meminta laporan penggunaan anggaran yang sudah disalurkan kepada seluruh desa.
“Terpenting tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan RKA desa,” pungkas Deddy.(333)