Peringatan Hari Kekerasan Terhadap Perempuan Sebongkah Titipan Buat Cakada

Angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Provinsi Bengkulu terbilang masih sangat tinggi. Bahkan, dari tahun ke tahun tak juga surut. Di momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini, kasus-kasus  kekerasan tersebut menjadi satu pekerjaan rumah untuk siapapun yang akan memimpin Bengkulu mendatang. TEDI CAHYONO, Bengkulu

BADAN Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (BP3A) mencatat pada tahun 2013, kekerasan terhadap perempuan mencapai angka yang sangat fantastis. Totalnya ada sekitar 655 kasus. Setahun kemudian, angka kekerasan tersebut sedikit surut, namun angkanya masih sangat besar, ada 425 kasus. Lalu di tahun 2015, tercatat setidaknya ada 286 kasus. Angka tersebut bukan mengalami penurunan. Karena angka 286 ini hanya catatan sementara BP3A.

\"Untuk tahun 2015 baru 286 kasus, itu hasil rekapitulasi per semester I, semester II nya belum,\" kata Kepala BP3A Diah Irianti, dalam acara peringatan Hari Kekerasan Terhadap Perempuan (HKTP), kemarin (1/12).

Dari total 286 kasus tersebut, kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Setidaknya ada 123 kasus yang terjadi dalam kejahatan ini. Seanjutnya, kata Diah, ada 120 kasus kekerasan fisik dan 43 kekerasan psikis.

\"Sisanya, ada kekerasan lain yang berbentuk trafficking dan penelantaran,\" imbuhnya.

Sialnya, dari banyaknya kasus tersebut, 45,1 persen yang menjadi korban adalah anak-anak. Sementara dari sisi pelaku, anak-anak yang menjadi pelaku juga cukup besar, ada sekitar 23 persen. Yang lebih parah, mayoritas kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga.

\"Artinya, muara dari kasus-kasus ini adalah ketahanan keluarga,\" jelasnya.

Bagaimana dengan angka HIV/AIDS terhadap perempuan? Diah melansir setidaknya ada 32 kasus HIV/AIDS yang dicatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Dari 32 ini, 50% infeksi HIV/AIDS nempel ditubuh perempuan. Yang bikin ngeri, 12 diantaranya adalah Ibu Rumah Tangga (IRT).

\"Sementara 2 lagi adalah anak-anak,\" imbuhnya.

Dengan tingginya angka kekerasan ini, ia minta agar semua pihak ikut sadar dan meminimalisir kasus-kasus yang terjadi. Bahkan, Calon Kepala Daerah yang akan datang juga harus memasukkan program anti terhadap kekerasan tersebut dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara tertulis.

\"Tolak kkerasan perempuan. Kita harus kuat melawan, kita harus melawan kekerasan terhadap perempuan,\" teriaknya.

Hal yang tak jauh beda disampaikan oleh Presedium Wilayah KPI Bengkulu Kartini Rasyid. Menurutnya, peringatan HKTP ini harus dijadikan momen untuk berkomitmen agar kekerasan terhadap perempuan bisa berada di angka 0. Namun, ia lebih banyak menyoroti bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi secara psikis.

Misalnya, lanjut Kartini, banyak regulasi baik pemerintah pusat dan daerah yang bunyinya untuk perlindungan sosial tapi implementasi regulasi tersebut malah mendiskriminasi. \"Banyak juga program perlindungan sosial yang tidak tepat sasaran,\" kata dia. Tak hanya itu, kekerasan psikis ini terkadang berdampak lebih panjang daripada kekerasan fisik. Karena itu, pada 9 Desember mendatang, KPI menitipkan kepada Kepala Daerah yang akan memimpin Bengkulu nanti agar program-program perlindungan sosial menjadi agenda utama untuk diselesaikan.

\"Untuk perempuan dan masyarakat semuanya, mari kita kawal pemerintahan yang akan datang,\" jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Bengkulu Brigjend Pol M Ghufron mengaku kaget saat mendengar jumlah kekerasan yang terjadi di Bengkulu. Bahkan, menurutnya, kekerasan tersebut sudah sangat mengerikan jika memang mencapai 286 kasus. Lebih-lebih, Bengkulu memang dikenal selalu berada teratas dalam kejahatan.

\"Kekerasan terhadap perempuan di posisi teratas, HIV di posisi teratas, narkoba juga diposisi teratas. Karena itu, saya akan menginstruksikan agar semua kekerasan tersebut bisa diselesaikan secara hukum. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi,\" tegasnya. Untuk diketahui, pada peringatan HKTP ini, KPI menggandeng berbagai lapisan. Selain Polda Bengkulu, beberapa anggota DPRD Provinsi Bengkulu, DPRD Kota Bengkulu, Pemkot Bengkulu, aktivis perempuan dari WCC, Kipas, dan lainnya turut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan di Tugu Thomas Parr tersebut. (**)