Terkait langkah untuk mengantisipasi meningkatnya kasus HIV/AIDS di Rejang Lebong, khususnya pada kaum waria, Nunung mengaku pihaknya selalu melaksanakan pemeriksa rutin terhadap waria yang ada di Rejang Lebong.
\"Pemeriksaan kesehatan selalu kita lakukan setiap 3 bulan sekali kepada waria yang ada di Rejang Lebong ini,\" jelas Nunung.
Namun menurut Nunung, selama ini waria yang ada di Rejang Lebong masih kurang kesadaran terhadap kesehatan ini. Saat dilakukan tes kesehatan banyak yang tidak mau dengan dengan berbagai alasan seperti sibuk nyalon dan lainnya.
\"Padahal kita sudah datangi satu persatu dimana tempat mereka bekerja, tapi mereka selalu berusaha menghindar saat akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan,\" papar Nunung.
Terkait dengan jumlah waria yang ada di Rejang Lebong sendiri menurut Nunung pihaknya belum mengetahui dengan pasti. Karena setiap pihaknya meminta data kepada pengurus waria yang ada di Rejang Lebong seperti ditutup-tutupi.
Untuk diketahui, selama kurun waktu lima tahun atau dari tahun 2011 lalu, jumlah penderita HIV/AIDS di Rejang Lebong mencapai 63 kasus. Dari kasus tersebut 52 orang telah dinyatakan meninggal. Dari 52 kasus meninggal dunia tersebut 75 persen korbannya adalah waria.
MUI Larang Kontes Waria
Di sisi lain, menyikapi tingginya kasus penderita HIV/AIDS di Rejang Lebong, terlebih lagi 75 persen dari penderita yang meninggal adalah waria, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rejang Lebong akan melarang kontes waria yang dilakukan di Rejang Lebong setiap tahunnya.
\"Selama ini kita memang sepenuhnya tidak mengizinkan, karena bertentangan dengan agama,\" tegas Ketua MUI Rejang Lebong, Drs H Damanhuri Anwar.
Menurut Damanhuri, selama ini Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak melegalkan kegiatan sekelompok orang yang meniru gaya hidup kaum Nabi Luth tersebut. Hanya saja menurutnya pemerintah hanya ingin melakukan pembinaan. Selain itu pihaknya juga belum pernah mendapat laporan terkait dengan kegiatan kaum waria tersebut. Menurut Damanhuri, kegiatan pembinaan yang dilakukan pemerintah tersebut belum tepat. Seharusnya, kata dia, pembinaan yang dilakukan dengan tujuan bisa merubah gaya hidup mereka, namun bila dilakukan kontes maka seolah-olah dibebaskan atau dilegalkan.
\"Oleh karena tahun depan tidak akan diadakan lagi, kita tidak akan memberikan izin,\" tambah Damanhuri.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, beberapa tahun sebelumnya pihak Dinas Sosial pernah melakukan pembinaan dengan memberikan pelatihan keterampailan kepada para kaum gay ini. Tetapi saat ini ia sudah mendengar lagi adanya pelatihan yang diberikan oleh dinas sosial tersebut.
\"Kita berharap kedepannya peran semua pihak dalam masalah ini, kita juga berharap Rejang Lebong ini kalau bisa bebas dari waria,\" harap Damanhuri.(251)