\"PNS harus bisa membedakan mana kegiatan politik dan mana yang tidak, jangan terjebak karena akan merugikan PNS itu,\" kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar.
Menurutnya, istighosah yang dilakukan di Lapangan Merdeka tersebut jelas salah satu agenda politik yang digagas dan diselenggarakan oleh Tim Pemenangan atau relawan Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah. Hanya saja didalamnya sengaja diselipkan acara hahal bihalal agar terkesan tidak ada perbedaan antara PNS dengan masyarakat luas.
\"Jika memang itu acara hahal bihalal PNS Pemprov, kenapa yang menyelenggarakannya tim sukses gubernur, kenapa tidak Pemprov dalam hal ini Biro Kesra. Karena kegiatan itu diselengarakan oleh Forum Solidaritas Untuk Junaidi, maka tujuannya jelas mengarah ke kepentingan politik,\" jelasnya.
Khairul juga mendapati informasi bahwa selain PNS atau staf biasa, pejabat eselon II, III dan IV diwajibkan hadir dalam kegiatan tersebut. Untuk membuktikan kehadirannya, dilakukan absen ditempat yang dikoordinir oleh Bagian Protokoler Setdaprov.
\"Salah besar jika meninggalkan tugas di kantor hanya untuk mengikuti kegiatan politik,\" tegasnya. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada kandidat, khususnya incumbent untuk tidak mencampur-adukkan antara urusan sebagai kepada daerah dengan kepentingan politik. Jika dicampur adukkan, bisa dipastikan program Pemprov tidak akan bisa berjalan maksimal.
Sementara itu, Ketua Forum Solidaritas Untuk Junaidi Hamsyah, Medio Sulistio membantah kegiatan tersebut bernuansa politik. Menurutnya, kegiatan itu hanya sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada Gubernur Bengkulu atas masalah yang dihadapinya, agar tegar dan kuat sehingga bisa dilalui dengan baik.
\"Kegiatan itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik itu, hanya berdoa bersama dan halal bihalal. Saya kira sekadar untuk doa bersama dan halal bihalal tidak bisa dikaitkan dengan politik,\" bantahnya. (400)