MUKOMUKO, BE - Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Mukomuko, Muspar Rusli meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Mukomuko bertindak tegas kepada seluruh sekolah dijajaran tersebut. Khususnya terkait pendaftaran ataupun penerimaan pelajar baru. Diperbolehkan atau tidak melakukan pungutan. Karena hingga hari ini (kemarin), kata Muspar selain tidak ada penyampaian resmi dari SKPD terkait. Sejumlah sekolah di daerah tersebut tetap melakukan pungutan biaya pendaftaran dengan alasan untuk pembangunan. Jumlah besarannya pun bervariasi. Mulai dari Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu per pelajar. “Ini diketahui ditingkat SLTA sederajat. Pungutannya dengan nominal yang bervariasi,” katanya. Jikalau pungutan itu dibolehkan, Muspar meminta agar SKPD terkait harus menjelaskan secara detail. Pun dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah pusat untuk sekolah – sekolah peruntukannya diumumkan. Yang hingga saat ini belum dilakukan dan seakan – akan BOS hanya diketahui internal sekolah. “ Setahu saya BOS yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membantu biaya operasional sekolah. Jika tetap dilakukan pungutan kepada pelajar. Artinya tidak ada gratis untuk menuntut ilmu di daerah ini. Bagi yang tidak punya uang tidak bisa sekolah. Yang punya uang berpeluang besar untuk memilih sekolah yang diinginkan,” pungkas Muspar. (900)
Dispendikbud Diminta Tegas
Senin 06-07-2015,15:20 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 03-11-2026,22:35 WIB
Eks Kapolri Hingga Perwira Polri Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal Milik Presiden
Rabu 04-11-2026,11:58 WIB
Cek Zodiakmu! Ini Warna dan Hari Hoki yang Bisa Mendukung Keberuntunganmu Sepanjang November
Rabu 04-11-2026,11:19 WIB
Begini Cara Cek Penerima Bansos Beras 10 Kg dan BPNT Sembako via HP
Rabu 04-11-2026,11:06 WIB
Refill atau Clone? Ini Bedanya yang Sering Bikin Kamu Salah Beli Parfum
Rabu 04-11-2026,10:09 WIB
Menko Yusril Tegaskan Penetapan Tersangka Jenderal LSP Bukan Kasus Makar
Terkini
Rabu 04-11-2026,16:45 WIB
Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara soal Dugaan Penyadapan Nomor Gibran
Rabu 04-11-2026,16:05 WIB
Kapolresta Bengkulu Ancam Copot Jabatan Polisi yang Masuk THM
Rabu 04-11-2026,15:56 WIB
Mulai Desember, Seluruh Pengiriman CPO Bengkulu Ditargetkan Wajib Berlabel Asal Daerah
Rabu 04-11-2026,15:51 WIB
SBY Sentil Kasus Penyadapan Ilegal Lewat Cuitan Politik Liar
Rabu 04-11-2026,15:35 WIB