Darurat Kekerasan Perempuan & Anak

BENGKULU, BE - Cahaya Perempuan Women\'s Crisis Centre (WCC) Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan konsultasi publik. Kegiatan ini merupakan rangkaian lokakarya penyusunan perencanaan strategis Cahaya Perempuan WCC 2015-2019, yang bertema \"Jalan Menuju Pembangunan Berkeadilan : Hak-hak Perempuan dan Penguatan Perempuan\". Acara ini digelar di Hotel Nala Sea Side Pantai Panjang Bengkulu, kemarin. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu, Diah Iriani dalam sambutannya mengatakan, dilihat dari data 2009 hingga sekarang kondisi Provinsi Bengkulu sangat darurat. Jumlah kasus terus meningkat terlebih lagi peningkatan jumlah kasus pada 2013 mencapai 365 persen dibanding tahun 2009. Bahkan diberitakan dari pusat Kementerian Sosial mengatakan incest tertinggi terjadi di Provinsi Bengkulu, kemudian untuk kasus gugat cerai Provinsi Bengkulu peringkat ke-5 tertinggi. Selain itu untuk masalah perihal menikah muda secara nasional, Bengkulu menempati peringkat ke- 6. Dan artinya jika kita sudah mengetahui kondisi yang darurat ini kita harus melakukan gerakan bersama. \"Dengan keadaan Provinsi Bengkulu yang sangat darurat sekali terhadap kekerasan, pastinya semua lembaga dan instansi pemerintah yang lainnya tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, dan saya cukup senang dengan diadakan acara ini karena kita bisa melakukan gerakan bersama,\" jelasnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa kasus yang paling tinggi selama tahun 2013 yakni kekerasan fisik kemudian disusul kasus seksual. Sedangkan untuk perkara cerai gugat di tahun 2014 mencapai 1712 kasus dan cerai talak mencapai 762 di tahun 2013. Dalam hal ini selama 2014, setiap harinya ada sebanyak 4 hingga 5 perempuan yang mengajukan gugat cerai. Dan sebagian besar terjadi pada usia 19 sampai 24 tahun. Tety Sumeri selaku Direktur Cahaya Perempuan Women\'s Crisis Centre Bengkulu yang ditemui BE kemarin menjelaskan, dari pengalaman mereka sebagai lembaga yang memberikan layanan pada perempuan dan korban kekerasan berbasis gender, setiap tahun kasus kekerasan terus meningkat. \"Pemerintah sudah lama mencanangkan strategi, namun kenyataannya, sampai saat ini strategi-strategi pembangunan pemerintah itu tidak mempunyai efek yang kelihatan salah satunya kepada pencegahan kekerasan terhadap perempuan,\" ungkap Tety. Oleh sebab itu sambungnya, sudah saatnya pemerintah mulailah berkomitmen politik yang sangat kuat dan memiliki konsentrasi penuh di dalam menjalankan strategi persetaraan gender yang harus tergambar di dalam perspektif pengalokasian anggaran dan tidak hanya pada kebijakan perubahan pada programnya saja. (cw3)