Dari Kunjungan Ketum PPP Romahurmuziy ke BE

Pertegas Keabsahan PPP Hingga Pilkada Bengkulu Harian Bengkulu Ekspress (BE), siang kemarin (24/3) kedatangan tamu istimewa Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ir H.M Romahurmuziy dan pengurus inti DPP PPP lainnya. Kedatangan tokoh elit politik nasional ini dalam rangka memperkenal dan mendekatkan diri kepada media, bahwa terhitung sejak 28 Oktober 2014 lalu tampuk kepemimpinan di tubuh partai berlambang Ka\'bah itu berpindah dari Surya Dharma Ali ke Romahurmuziy. DENDI SUPRIADI, Kota Bengkulu Sekitar pukul 12.15 WIB siang kemarin, Ketum PPP Romahurmuziy didampingi pengurus DPP PPP lainnya seperti Ketua DPP Bidang Politik dan Pemerintahan, Rusdi Efendi, Korwil Sumbagsel Bambang Hermanto, Wasekjen H Ihsan Nahromi Lc MA dan beberapa pengurus DPP serta DPW PPP Provinsi Bengkulu lainnya. Kedatangan Romahurmuziy serta rombongannya ini disambut oleh General Manager (GM) Harian Bengkulu Ekspress, Sukatno SPd MSi, GM Bengkulu Ekspress Televisi (BETV), Firdaus SP MSi, Pemimpin Redaksi BE, Suherdi Marabilie SE, Manager Iklan BE Hadi Nurahman, jajaran redaktur dan karyawan BE dan BETV lainnya. Dalam kunjungan pertama kalinya itu, Romahurmuziy mengaku visit media yang dilakukannya bertujuan untuk konsolidasi terkait status hukum dan politik PPP secara nasional sekaligus mendekatkan dengan media dalam menyongsong Pilkada Desember mendatang. \"Bengkulu merupakan provinsi ke 20 yang kami kunjungi sejak Oktober 2014 llau. Tidak ada hari tanpa konsolidasi partai dan tradisi ini adalah mengujungi media harian seluruh di Indonesia. Dari 486 media harian, yang telah kami kunjungi baru 143 termasuk Harian Bengkulu Ekspress ini. Sisanya kami targetkan selesai dalam kurun waktu 5 tahun ini,\" ungkapnya. Mengenai keabsahan PPP, Romahurmuziy mengaku, kepengurusan PPP yang diakui oleh negara saat sejak Oktober 2014 adalah kepengurusan yang diketuai dirinya. Itu berdasarkan hasil Muktamar VIII di Surabaya kemudian diperkuat SK Menteri Hukum dan HAM dengan nomor MHH-07.AH.11.01 tenggal 28 Oktober 2014 bahwa Ketua Umum PPP adalah Ir HM Romahurmuziy dan Sekjen Ir H Aunur Rofiq. \"Merespon hal tersebut, Ketum sebelumnya Surya Dharma Ali melakukan muktamar serupa di Jakarta pada 30 Oktober-2 November 2014. Hasilnya dajukan untuk didaftarkan ke Kemenkum HAM dengan kepengurusan Ketum H Djan Faridz dan Sekjen H Dimyati Natakusumah. Namun permohonan itu ditolak Kemenkum HAM melalui suratnya tertanggal 9 Desember 2014,\" ujarnya. Karena ditolak, Surya Dharma Ali cs pun berupaya menggugat ke PTUN Jakarta namun hasilnya tetap ditolak dan PTUN mengesahkan kepengurusan yang diketuai oleh Romahurmuziy. \"Terkait masalah absahan ini penting bagi desk politik dan bisa dipastikan tidak akan ada 2 PPP, tapi hanya 1 saja,\" imbuhnya. Karena tidak menginginkan adanya konflik tersebut, pihaknya pun melakukan konsolidasi ke semua provinsi di Indonesia untuk menjelaskan bahwa dimata negara, PPP itu hanya ada 1 kepengurusan yang sah. Terkait isu yang dihembuskan oleh pilitikus di Senayan yang menyebutkan kepengurusan Surya Dharma Ali masih sah, menurutnya itu hanya isu politik yang tidak bisa dipercayai karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Prioritaskan Kader Selain mempertegaskan status hukum PPP, Romahurmuziy juga menyentil soal Pilkada di Indonesia. Khusus di Provinsi Bengkulu yang akan dilaksanakan Pilkada untuk 8 kabupaten dan 1 provinsi, Romahurmuziy menuturkan pihaknya akan memprioritaskan kader yang potensial. \"Pelaksaaan Pilkada di 8 kabupaten dan 1 provinsi, PPP akan turut berpartisipasi secara maksiumal dengan mendorong kader-kaer yang berpotensi untuk maju. Apakah posisinya kepala daerah atau wakil, kita tidak masalahkan yang jelas kita dorong untuk tampil,\" imbuhnya. Meski memprioritaskan kader, namun Romahurmuziy mengaku tetap akan mengusung kader yang bersih dan tidak akan merekomendasikan bakal lain lain yang sudah pernah terkena kasus. Ini dilakukan dalam rangka tetap mempertahankan PPP sebagai partai agamais yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Tingginya tuntutan masyarakat yang menginginkan adanyapolitik uang juga menjadi masalah besar baginya, karena ia tidak menginginkan kader-kader terjebak dalam masalah yang berdampak panjang itu. \"Kalau menjadi kepala daerah telah mengeluarkan biaya yang cukup besar, maka tahun pertama dan kedua setelah menjabat yang dipikirkan adalah mengembalikan modal, tahun ketiga mencari keuntungan, sedangkan tahun keempat dan kelima mencari modal untuk kembali bertarung para periode berikutnya. Masyarakat jelas menjadi korban, karena program pembangunan tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat, melainkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar,\" urainya. Komitmen Dukung Jokowi Dalam kesempatan itu Romahurmuziy juga menegaskan PPP tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi-JK, meskipun saat ini sebagian masyarakat kecewa karena semua harga melambung akibat Jokowi menaikkan BBM, disisi lain hasil produktivitas masyarakat seperti karet dan sawit kian merosot. Tidak hanya itu, rupiah pun semakin melemah hingga menyentuh Rp 13.200 per dolar Amerika pekan lalu. \"Masalah menaikkan harga BBM dan banyaknya masalah lainnya bukan karena Jokowi semata, tapi ada rentetan masalah yang ditunda oleh presiden sebelumnya sehingga mau tidak mau hal tersebut harus dilakukan oleh Jokowi. Misalnya saja masalah kenaikan BBM, saya rasa siapapun jadi presiden pasti akan menaikkan BBM karena hal itu harus dilakukan. Sebenarnya naikkan BBM itu sudah lama dilakukan jauh sebelum Jokowi jadi presiden, tapi sengaja ditunda-tunda karena kebijakan itu tidak populer dan akan mendapatkan hujatan dari masyarakat. Bukti lain, hingga saat ini tidak ada ekonom yang membantah kebijakan Jokowi itu, karena tidak ada jalan lain mengingat hanya di Indonesia negara yang menjual BBM paling rendah sebagai negara importir,\" urainya. Dipenghujung diskusi, GM BE Sukatno menyampaikan bahwa kebijakan Presiden Jokowi menaikkan BBM memang berdampak besar bagi masyarakat, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah. \"Sawit anjlok, karet murahdan harga-harga serba naik. Bahkan informasi dari Dispenda menyebutkan penjualan mobil dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini merosot jauh dari sebelumnya. Demikian juga pemilik usaha lainnya, semua mengeluhkan kecilnya transaksi akibat semua barang mahal,\" tuturnya. Selain itu, Mas Katno, sapaan akrabnya, juga meminta politisi PPP untuk menyampaikan kepada presiden terkait melemahnya ekonomi ini. Disisi lain, Desember mendatang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diberlakukan sehingga akan mempersulit usaha kecil dan menengah lokal untuk bersaing. \"Saya lihat di televisi, ada pabrik bolpoin di Jakarta sudah tutup karena lebih untung impor dari Cina. Kalau seperti ini kejadiannya, maka angka pengangguran dipastikan membludak, karena perusahaan ramai beralih dari pembuat ke pengimpor,\" paparnya. Mas Katno juga menceritakan masalah yang ada di Bengkulu seperti penghasil batu bara terbesar di Sumatera, namun semuanya diekspor ke luar negeri. Mirisnya lagi, lokasi ekspornya pun tidak melalui Bengkulu, melainkan melalui Sumatera Barat sehingga Bengkulu hanya dapat debunya saja. \"Demikian juga CPO sawit, semua dikirim keluar. Padahal di Bengkulu ini terdapat beberapa perusahaan sawit besar. Ini masukan untuk Ketum PP jika nanti bisa disampaikan kepada Jokowi,\" tutupnya.(**)