BMA: HUT Kota Kering Nilai Budaya

BENGKULU, BE - Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu Drs H S Effendi MS mengatakan, Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bengkulu ke-296 kering akan nilai budaya. Menurutnya, tidak adanya perlombaan Jambar Nasi Kunyit sebagai simbol adat Kota Bengkulu menjadikan HUT Kota ini kurang berkesan. \"Membangun lokal jenius ini kan harusnya jadi tanggung jawab pemerintah. Bagi kami kalau Jambar Nasi Kunyit ini tidak dimasukan lagi dalam agenda HUT Kota, itu artinya keberpihakan pemerintah terhadap budaya lokal patut dipertanyakan,\" kata Effendi saat diwawancarai BE, kemarin (16/3). Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran pemerintah seharusnya tidak menjadikan kegiatan Jambar Nasi Kunyit tersebut batal dilaksanakan. Sebab, Jambar Nasi Kunyit bukan hanya semata-mata menjadi simbol adat, namun juga merupakan prosesi perangkat adat yang harus terus dilestarikan agar makna-makna kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya bisa diresapi. \"Selain menjadi kuliner khas, Jambar Nasi Kunyit ini yang tidak hanya sekadar disajikan namun juga bisa dimakan, ia mengandung makna persatuan, bersyukur, kesantunan, permufakatan, kebersihan hati, kebersihan dan kesejahteraan masyarakat. Harusnya demi melestarikan adat harus tetap dilaksanakan,\" ketusnya. Tak seperti tahun ini, tahun depan ia berharap Pemerintah Kota dapat melaksanakan lomba Jambar Nasi Kunyit ini. Menurutnya, bilamana Pemerintah Kota tidak dapat memplot anggaran untuk kegiatan ini dalam APBD, maka BMA Kota bersedia untuk ikut serta menggalang dana dari masyarakat. \"Kebutuhan anggarannya kan tidak banyak. Lagian masyarakat sendiri yang menyediakan Jambar Nasi Kunyit itu. Pemerintah paling menyiapkan hadiah. Kalau tidak ada dana, mari kita cari solusi sama-sama,\" sampainya. Menjawab hal ini, Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE, mengatakan, tidak adanya penggunaan APBD dalam perayaan HUT Kota ini merupakan konsekuensi dari adanya larangan terkait hal tersebut. \"Agar tidak ada persoalan hukum di kemudian hari, makanya dalam HUT Kota tahun ini kita menggunakan anggaran non pemerintah. Sehingga tidak banyak kegiatan yang bisa kita adakan,\" kata Helmi. Menurutnya, larangan itu menjadi dilema tersendiri bagi pemerintahannya. Sebab, seharusnya HUT Kota dapat menjadi momentum bagi rakyat untuk meluapkan kegembiraan. \"Tapi harus kita maklumi. Karena hukum mengatakan harus demikian. Kita sendiri dilema, kalau dianggarkan salah secara hukum dan bisa berakhir dipenjara, kalau tidak dianggarkan kita yang disalahkan oleh rakyat. Suara-suara ini kami dengan sebagai bahan evaluasi untuk perayaan HUT mendatang,\" demikian Helmi. (009)