Janji Tak Ditepati, Pelindo Dideadline

BENGKULU, BE - PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Bengkulu selaku operator Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu hingga saat ini belum juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan di daerah ini. Selain itu, berbagai program pun sudah dijanjikan Pelindo, seperti membangun dermaga curah cair, melakukan pengerukan alur dan sejumlah program guna meningkat pelabuhan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu mendeadline pihak Pelindo agar segera merealisasikan sejumlah janjinya tersebut. Gubernur Bengkulu, H Junadi Hamsyah SAg MPd mengatakan saking kesalnya atas Pelindo yang dinilai tidak memiliki program untuk Bengkulu tersebut, ia meminta kepada pihak Kementerian Perhubungan agar mencari perusahaan lain yang siap mengelola Pelabuhan Pulau Baai tersebut sehingga benar-benar bisa menjadikannya sebagai gerbang perekonomian Bengkulu. \"Saya sudah meminta izin kepada Kementerian Perhubungan untuk mencari pengelola baru pelabuhan Pulau Baai itu, mengingat selama ini pihak Pelindo dirasa tidak cukup memberikan dampak pembangunan di pelabuhan itu,\" kata Junaidi, kemarin. Diakuinya, Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri sudah berulang kali meminta agar pihak Pelindo II segera merealisasikan janjinya untuk memperdalam alur pelabuhan dan mendirikan terminal curah cair di sekitar pelabuhan itu, namun nyatanya hingga saat ini janji tersebut belum juga direalisasikannya. \"Kondisi pelabuhan saat ini bukanya semakin membaik, tapi malah semakin hancur. Ini dibuktikan dengan adanya sejumlah ekspor batu bara Bengkulu tidak lagi lewat Pelabuhan Pulau Baai, melainkan melewati Pelabuhan Teluk Bayur Sumatera Barat,\" paparnya. Akibat bobroknya pengelolaan pelabuhan tersebut, merugikan Bengkulu karena perekonomian sulit bangkit dan pajak bea cukai dari pemerintah pusat dihentikan akibat pengiriman barang ekspor tidak lagi dilakukan melalui pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. \"Kita minta Pelindo segera berbenah, karena kita tidak mau pelabuhan itu dibiarkan beroperasi seadanya,\" tandasnya. Dikonfirmasi, Advisor Pengendalian Kinerja dan PFSO PT Pelindo II Bengkulu, Mattasar SR SE menegaskan bahwa Pelindo sudah merencanakan sejumlah program tersebut. Hanya saja hingga saat ini belum terealisasi karena masih menunggu persetujuan dari PT Pelindo pusat. \"Kami ini hanya bisa mengusulkan program, terealisasi atau tidaknya tergantung pimpinan Pelindo pusat,\" katanya. Selain pembangunan terminal curah cair, pihaknya juga sudah merengusulkan anggaran untuk pengerukan alur dan perbaikan dolpin yang sudah banyak yang patah. Hanya saja menurutnya hal tersebut butuh waktu, karena Pelindo II cukup selektif dalam mengakomodir setiap usulan dari anak perusahaan. \"Besaran anggaran yang diusulkan saja tidak hafal jumlahnya, yang jelas sudah kami ajukan dan segera direalisasikan. Demikian juga dengan pengerukan alur, kemungkinan nanti akan membuat kesepakatan dengan APBB karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit,\" terangnya. Terkait memberikan kontribusi berupa uang tunai untuk dimasukkan ke PAD Provinsi Bengkulu, Mattasar kembali menegaskan bahwa pihaknya sangat ingin memberikannya, hanya saja tidak ada aturan yang mengatur bahwa Pelindo bisa memberikan kontribusi langsung kepada daerah. \"Kalau ada aturannya akan kami laksanakan, tapi aturannya tidak ada. Jika pemerintah daerah ingin mendapatkan PAD dari pelabuhan ini, bisa dilakukan dengan menempatkan BUMD-nya bekerjasama dengan Pelindo, tapi saat saat ini BUMD itu tak kunjung ada. Kalau seperti ini keadaannya, lantas siapa yang salah?,\" tanya mantan calon bupati Bengkulu Tengah ini. Mattasar juga menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Bengkulu yang terkesan meminta kontribusi, sedangkan upaya Pemda sendiri untuk memajukan pelabuhan tersebut sama sekali tidak ada. \"Sekarang ada beberapa perusahaan batu bara yang mengekspor batu baranya tidak melalui Bengkulu, kenapa itu bisa terjadi? Itu dikarenakan pemerintah tidak menginginkan pelabuhan ini berkembang dengan pesat. Harusnya pemerintah daerah bisa melarang itu, tapi malah dibiarkan,\" sesalnya. Akibat ekspor tidak melewati Pelabuhan Pulau Baai itu, secara otomatis Pelindo dirugikan yang berdampak pada sulitnya Pelindo pusat mengakomodir usulan yang disampaikan Pelindo II Bengkulu. (400)