BENGKULU, BE - Ini informasi penting bagi kepala daerah khususnya bupati dan walikota yang ingin mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur transportasi ke Kementerian Perhubungan RI. Sebab, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menegaskan bahwa pihaknya akan menolak langsung usulan dari pemerintah kabupaten/kota yang langsung ditujukan ke Kemenhub, melainkan harus melalui pemerintah provinsi.
\"Menteri khususnya Menteri Perhubungan akan menolak usulan dari bupati/walikota atau pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan secara langsung ke Kemenhub. Karena semua usulan harus melalui pemerintah provinsi. Untuk itu, dalam waktu dekat ini saya akan mengundang semua bupati dan walikota se Provinsi Bengkulu untuk menggelar rapat koordinasi,\" kata Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah SAg MPd.
Menurut Junaidi, hal tersebut disampaikan Menhub saat menggelar rapat bersama para gubernur se-Sumatera di kantor Kementerian Perhubungan beberapa hari lalu. Itu ditegaskan menteri berkaitan dengan adanya penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur transportasi, baik darat maupun laut bagi semua provinsi di Sumatera melalui APBN Perubahan tahun ini. \"Dalam APBN awal kemarin kita mendapatkan Rp 216 miliar, dalam APBNP ini kita belum tahu besarannya, yang jelas Menhub minta kita mengumpulkan bupati/walikota untuk menghimpun masukan atau usulan untuk infrastruktur ini dari pemerintah kabupaten/kota,\" terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, Junaidi sendiri mengajukan sejumlah infrasruktur transportasi yang dibutuhkan di Bengkulu, yakni pembangunan dan peningkatan terminal Betungan dari tipe B menjadi tipe A. \"Tapi kelihatannya pihak kementerian kurang tertarik dengan terminal, karena pengalaman sebelumnya bahwa terminal yang sudah menguras anggaran ratusan miliar, namun tidak dimanfaatkan dengan baik,\" ungkapnya.
Usulan lainnya, pembangunan ring road atau jalan layang di kawasan Danau Dendam Tak Sudah. Sebab, jika ring road itu sudah dibangun, maka secara otomatis terminal Betungan akan semakin hidup. Selain itu, gubernur juga mengusulkan peningkatan Pelabuhan Laut Malakoni di Pulau Enggano, Pelabuhan Laut di Mukomuko dan Linau.
\"Itu baru usulan dari saya, nanti saat rapat dengan bupati/walikota baru kita paparkan lagi. Jika ada infrastruktur lain yang sangat dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan rancangan peningkatan pelabuhan ini akan kita pending dulu,\" bebernya.
Pihak kementerian sendiri tidak mau berlama-lama menunggu usulan tersebut, paling lambat akhir Februari ini semua usulan sudah disampaikan Kemenhub. Jika belum mengajukan usulan hingga akhir Februari ini, maka dianggap tidak mengusulkan program peningkatan sarana dan prasarana transportasi itu.
\"Secepatnya akan kita undangan bupati/walikota, karena usulan ini sudah ditunggu kemenhub dan siapa yang lambat akan ditinggalkan,\" pungkasnya. (400)