Pejabat Tak Ada Saat Sidak, Wagub Berang

BENGKULU, BE - Wakil Gubernur Bengkulu Sultan B Najamudin sekitar pukul 11.00 WIB kemarin, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu.  Sesampai di kantor Diknas yang terdapat di Jalan S Parman Kota Bengkulu itu, Wagub langsung berang karena selain Kepala Dinas Atisar Sulaiman SAg MM, tidak berada ditempat, Sekretaris Dinas Drs M Said R MM pun juga tidak berada ditempat.  Wagub masuk ke ruangan Sub Bagian Umum dan Kepegaiawan, yang ada hanya staf saja, sedangkan pimpinannya tidak ada.  Kecewa karena pimpinan SKPD tersebut tidak berada di tempat, Wagub pun memberikan peringatan keras agar pimpinan SKPD tetap berada di kantor selama jam kerja, kecuali ada  kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan.

\"Kantor ini seperti tidak ada penghuninya. Semestinya kalau tidak ada kepala dinasnya, harus ada sekretarisnya. Diknas ini  Kadisnya tidak ada dan sekretarisnya pun juga tidak ada. Alasannya Kadis ada jadwal diluar, sedangkan sekretarisnya lagi besuk.  Kan besuk tidak mesti sekarang, jangan sampai nanti kita sulit untuk mengetahui informasi karena pimpinannya tidak ada ditempat kerja,\" ungkap Sultan dengan nada kesal dan kecewa.

Karena itu, ia mengimbau kepada seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tidak meningalkan ruangannya disaat jam kerja, kecuali ada tugas yang penting dan mendesak.

\"Kalau tidak ada pekerjaan penting, sedangkan pimpinannya tidak tahu kemana, maka SKPD ini seperti tidak bertuan. Karena kebiasaan PNS kita, mereka akan ikut meninggalkan  kantornya sesuka hati bila pimpinannya tidak ada ditempat kerja. Namun kalau keluar disaat jam kerja dengan alasan yang tidak begitu penting, tidak bisa diterima,\" tegasnya.

Adik kandung Sultan B Najamudin ini mengutarakan  tujuannya ia mendatangi Diknas Provinsi tersebut dalam rangka menanyankan kejelasan dana serfitifikasi dan non sertifikasi guru. Sebab, informasi yang ia terima, hingga saat ini para guru mengeluhkan belum dibayarnya  dan seritifikasi hingag 4 bulan. Sedangkan dana non sertifikasi yang baru dibayar pada tahun 2014 lalu hanya beberapa bulan saja, sedangkan sisanya belum ada kejelasan.

\"Saya mendapatkan begitu banyak laporan bahwa hak guru sertifikasi dan non sertifikasi ada hak yang tidak dibayar hingga 4bulan, untuk non sertifikasi hanya dibayar beberapa bulan. Ini harus kita respon, dan  saya pikir disini bisa memberikn informasi apa sebabnya dana sertifikasi itu tidak diberikan. Ternyata informarsi dari Kabid PTK tadi menyatakan bahwa dana sertifikasi tidak lagi mampir ke Dinas Diknas Provinsi, melainkan langsung dirikirim ke rekening Dinas Diknas kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu.

\"Yang banyak menunggak sekarang adalah di kota, nanti saya akan berkoordinaiu dengan PGRI,\" imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengimbau agar Dinas Diknas kabupaten/kota segera memberikan hak guru tersebut dan tidak menghambatnya. Pasalnya, informasi yang ia terima, belum dicairkannya tunjangan sertifikasi tersebut dikarenakan belum lengkapnya  persyaratan administrasi, bukan  persyaratan prinsip atau utama.

\"Saya mengimbau Dinas Pendidikan kabupaten dan kota agar tidak menghambat-hambat hak guru, karena ini menyangkut nasib mereka,\" imbaunya.

Sementara itu, Kabid PTK Irwan SE MM mengaku pihaknya sama sekali tidak tahu menahu terkait dana sertifikasi tersebut, karena sejak 2010 lalu tidak lagi melalui Dinas Diknas Provinsi, melainkan langsung ke Dinas Diknas kabupaten/kota. (400)